Fadli Zon Tolak Usul Pembentukan Fraksi MUI di Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana dari Majelis Ulama Indonesia yang ingin memiliki fraksi di parlemen tidak memungkinkan. Fadli menjelaskan fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai politik.

"Fraksi itu kan perpanjangan dari partai politik. Itu kan ada juga persyaratan yang diatur UU untuk memenuhi parliamentary threshold. Jadi saya kira itu tidak mungkin," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/4).

Fraksi berbeda dengan kaukus. Untuk kaukus, Fadli berpendapat MUI bisa memiliki itu parlemen.

"Tapi itu bukan alat kelengkapan dewan (AKD) ya. Bisa lintas fraksi, semacam kelompok lobi," ujarnya

Senada, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, belum diperlukan fraksi MUI di parlemen. Sebab, fungsi itu sudah diwakilkan DPR.

"Masyarakat atau ormas bisa menyampaikan aspirasinya lewat parpol yang mewakili anggota DPR itu," ujar Taufik.

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong mengaku bisa memahami maksud dan tujuan dari wacana MUI itu. Meski demikian, fungsi DPR disebut juga memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Mengerti. Ini adalah bagian dari kegelisahan umat yang melihat perkembangan hukum tidak memberikan rasa nyaman," kata Taher.

Wacana membentuk fraksi MUI dilontarkan oleh Sekjen MUI Anwar Abbas.

Seperti diberitakan Detikcom, Anwar menyampaikan keinginan agar ada 'Fraksi' MUI di DPR lantaran MUI menilai selama ini anggota DPR belum membuat produk undang-undang yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Akibat hal itu, kata Anwar, banyak UU produk DPR yang dimohonkan judical review (JR) dan akhirnya ada beberapa hal yang dibatalkan.

"MUI memiliki tanggung jawab moral. Makanya MUI menginginkan supaya di DPR ada 'Fraksi' MUI. Untuk kelompok yang sepandangan dengan MUI, kalau seandainya dia mendukung, silakan saja. Tidak orang Islam juga boleh asal mendukung," tutur Anwar, Kamis (27/4).⁠⁠⁠⁠