Pak Ahok, Siapa Lagi Gubernur yang Membalas Email Saya?

Jakarta, CNN Indonesia -- Vonis dua tahun penjara dengan perintah agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung ditahan mengejutkan banyak pihak. Termasuk saya, yang sehari-hari bekerja mengedit dan menulis artikel-artikel untuk isu Nasional, Politik, dan Hukum.

Isu-isu itu termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI yang menguras banyak energi dan sidang penodaan agama dengan terdakwa Pak Ahok.

Benak saya sempat menebak-nebak beberapa hari sebelum vonis, “Mungkin Pak Ahok dinyatakan bersalah, tapi enggak ditahan.”

Tapi kenyataan berbicara lain. Saya tertegun.

Belum habis rasa terkejut karena vonis itu sebuah informasi menyebutkan, Pak Ahok langsung dibawa ke Cipinang, Jakarta Timur. Setelah berbagi tugas singkat, saya kebagian menelepon Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Bapak Asep Sutandar, untuk mengonfirmasi.

Fakta yang saya ingat setelahnya adalah ‘percakapan langsung’ antara saya dengan Pak Ahok ‘beberapa kali’ saat dia masih menjabat Wakil Gubernur DKI. Saya masih ingat tanggal, waktu, isi percakapan, hingga respons Pak Ahok karena percakapan itu dilakukan lewat email.

Saat pasangan Joko Widodo-Ahok menang pilkada DKI tahun 2012, saya termasuk warga yang ikut senang. Lahir di Jakarta dan ber-KTP Jakarta, saya banyak berharap pada mereka dan sangat antusias ketika Pak Ahok menyebar-nyebarkan kartu nama, nomor ponsel, serta alamat emailnya kepada warga.

Dengan perasaan nothing to lose, saya kerap mengirimkan email ke [email protected] mulai dari protes soal trotoar yang rusak di kawasan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan; lampu penerangan minim di sepanjang jalan antara Pengadegan menuju Kalibata; hingga pedagang kaki lima di badan jalan.

Di luar perkiraan, semua email itu berbalas.

Puncaknya adalah keluhan saya tentang pelayanan sebuah rumah sakit milik DKI di Jakarta Timur yang mengabaikan pasien. Pasien bukan keluarga saya, tidak juga kenalan saya.

Si bapak yang renta dan anfal itu ‘hanya’ ayah dari temannya sepupu saya.

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Siang hari itu, 12 Agustus 2013, suara sepupu saya panik di seberang telepon. Dia bercerita bahwa ayah temannya sakit dan dirawat di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI.

Meski sudah berada di RS, namun si bapak tak langsung ditangani dan dibiarkan begitu saja di beranda dengan alasan ruang ICU penuh. Tidak ada inisiatif komunikasi yang dilakukan pihak RS dengan keluarga pasien, meski sudah lebih dari 1x24 jam pasien 'didiamkan'.

Setelah jam pulang kantor, saya meluncur ke RS. Kalau Anda punya pengalaman mengenaskan dengan RS, Anda tak perlu kenal keluarga seseorang untuk berempati pada mereka.

Singkat cerita, yang dikatakan sepupu saya benar. Pihak RS malah menjadi jengkel karena saya banyak bertanya, sampai saya diusir karena dianggap bukan keluarga sehingga tak perlu ikut campur mengenai penanganan pasien di RS tersebut.

Dalam perjalanan pulang, saya mengirim email sepanjang empat paragraf ke [email protected] pada pukul 21.52 WIB. Email itu dibalas tepat jam 11 malam, meminta saya menghubungi seorang staf disertai nomor ponselnya.

Menjelang siang keesokan harinya, Kepala Dinas Kesehatan DKI menelepon saya. Dalam hati tercengang: serius ini Kadis Kesehatan DKI nelepon gue karena ngirim email ke Pak Ahok?

Saat ini sebagai jurnalis, akses saya ke pejabat publik mungkin memang lebih mudah. Tapi ketika mengirim email, Agustus 2013 itu, saya bukan jurnalis. Saya hanya salah satu dari jutaan warga biasa di Jakarta yang senang dengan pola komunikasi yang ditawarkan Pak Ahok.

Apalagi kasus penelantaran pasien merupakan hal yang lumrah di Jakarta. Saya, dan Anda juga, mungkin mengalami sendiri kasus itu atau mendengar teman serta kolega Anda diperlakukan demikian.

Bagi warga biasa yang tak punya akses dengan pejabat, mendapat respons cepat dan diberi solusi seperti yang Pak Ahok lakukan, sangatlah mengharukan.

Apalagi isu kesehatan selalu menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014 bahkan pernah melakukan kajian atas sejumlah poin utama, salah satunya mengenai mekanisme sanksi atas layanan kesehatan yang buruk.

Addie MS memimpin paduan suara di Balai Kota Jakarta pagi ini, Rabu (10/5), yang dihadiri Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Tapi Pak Ahok, saya bukan salah satu penggemar berat Anda, bukan juga bagian dari mereka yang membenci Anda tanpa alasan. Dalam artikel-artikel saya di CNNIndonesia.com, saya salah satu yang mengkritik ‘kepasrahan’ Anda melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang ingin mereklamasi Jakarta.

Bukan reklamasi Jakarta yang saya kritisi, melainkan cara dan proses kebijakan itu diambil yang menurut saya menimbulkan banyak tanya. Tapi tentu wajah ibu kota bukan hanya reklamasi.

Reklamasi juga mungkin ‘hanya’ ada di urutan kesekian dari sejumlah kebijakan yang urutan prioritasnya menurut saya: kesehatan, kesehatan, kesehatan, baru setelah itu pendidikan, transportasi massal, dan lainnya.

Sebelum Pak Ahok divonis kemarin, saya berencana menulis opini ini sebagai ucapan terima kasih di akhir masa jabatan Pak Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Oktober mendatang. Tapi ternyata, jabatan Gubernur lebih cepat diserahkan dan bukan kepada pemenang Pilkada DKI, melainkan kepada sejawat Pak Ahok yang terpaksa menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Pak Djarot.

Hal ini mengingatkan saya pada pidato kekalahan Pak Ahok pada 19 April lalu usai hitung cepat Pilkada DKI, “Jadi kalau sudah seizin Tuhan, apapun (bisa terjadi). Saya orangnya legowo seperti itu. Saya adalah orang yang bersyukur, apapun posisi saya, Tuhan selalu berikan yang terbaik buat saya.”

Tapi kini saya bertanya-tanya, kepada siapa warga mengadu jika keluarga mereka diabaikan di rumah sakit? Siapa lagi gubernur yang mau membalas email-email warga biasa? (asa)