MUI Anggap Pembubaran HTI Sudah Final
CNN Indonesia
Sabtu, 13 Mei 2017 20:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai langkah final. Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia adalah keputusan para pendiri bangsa yang tidak bisa diganggu gugat.
"MUI yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah itu sudah memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa kami mengamini dan memilih bahwa ini final," kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).
Menurutnya, sejak 1939 ketika muktamar Nahdlatul Ulama dihelat, para pendiri bangsa telah mempelajari soal pemerintahan khilafah. Para generasi penerus diminta mempelajari sejarahnya.
"Baik secara agama, berarti dia tidak cinta tanah air. Baik secara negara, karena kita sudah punya NKRI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Kehilangan legitimasi berarti dia tidak akan didukung semua elemen bangsa," kata dia.
Ia berpendapat langkah pemerintah bukan untuk menekan ormas keagamaan. Namun menurutnya, hal itu untuk meluruskan suatu masalah dan menggunakan tindakan terukur dengan mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi massa.
"Bahwa apabila ada organisasi yang melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945 bahkan Pancasila, itu wajib diperingatkan sekali dua kali sampai pembekuan kegiatan, sambil dilakukan kajian-kajian," kata dia.
Apabila benar dianggap menyimpang dalam hal keberagaman, ia meminta agar pemerintah bersedia memberi peran kepada MUI untuk mempelajari, apakah pemahaman HTI benar-benar menyimpang.
"Kalau ya, itu menjadi domain MUI, karena MUI memiliki prinsip himayatul ummat (melindungi umat) artinya merawat umat untuk tidak menyimpang pikirannya, sesat pikirannya dan menyimpang untuk tidak menggunakan produk-produk tidak halal. Jangan represif," ujar Ikhsan.
"MUI yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah itu sudah memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa kami mengamini dan memilih bahwa ini final," kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).
Menurutnya, sejak 1939 ketika muktamar Nahdlatul Ulama dihelat, para pendiri bangsa telah mempelajari soal pemerintahan khilafah. Para generasi penerus diminta mempelajari sejarahnya.
"Baik secara agama, berarti dia tidak cinta tanah air. Baik secara negara, karena kita sudah punya NKRI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Kehilangan legitimasi berarti dia tidak akan didukung semua elemen bangsa," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa apabila ada organisasi yang melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945 bahkan Pancasila, itu wajib diperingatkan sekali dua kali sampai pembekuan kegiatan, sambil dilakukan kajian-kajian," kata dia.
Apabila benar dianggap menyimpang dalam hal keberagaman, ia meminta agar pemerintah bersedia memberi peran kepada MUI untuk mempelajari, apakah pemahaman HTI benar-benar menyimpang.
"Kalau ya, itu menjadi domain MUI, karena MUI memiliki prinsip himayatul ummat (melindungi umat) artinya merawat umat untuk tidak menyimpang pikirannya, sesat pikirannya dan menyimpang untuk tidak menggunakan produk-produk tidak halal. Jangan represif," ujar Ikhsan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK