Menteri Desa Akui OTT KPK Bikin Cacat Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Eko Putro Sandjojo menyatakan, kasus dugaan korupsi terkait dengan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membuat cacat atas hasil kerja keras di kementeriannya.

Sebab, Eko mengklaim, sejak dipimpinnya, Kementerian PDTT berupaya memberantas tindak pidana korupsi dengan sejumlah instansi seperti BPK, BPKP dan KPK, hingga mendapat perolehan WTP dan naiknya penyerapan anggaran.

Lihat juga: Menteri Desa Ingin BPK Audit Ulang Kementeriannya

"Saya senang sudah ada peningkatan di kementerian ini. Penyerapan anggaran kita naik dari 69 persen ke 95 persen. Terus mereka semua bekerja keras mendapatkan WTP, sayang ada cacat peristiwa ini," ujar Eko dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu (27/5).

Irjen Kementerian PDTT Sugito yang menjadi salah satu tersangka disebutnya juga merupakan sosok yang keras dalam pemberantasan korupsi di kementeriannya. Salah satu upayanya, kata dia, adalah menggagas pembentukan saber pungli.

Lihat juga: KPK Sita Sejumlah Uang dari Hasil OTT

"Tadinya hati kecil saya tidak percaya kalau Pak Irjen terkena masalah ini. Karena saya sudah katakan kepada seluruh pegawai kementerian saya, bahwa KPK berhak mengaudit seluruh satker di kementerian saya kapan saja tanpa harus memberikan pemberitahuan," kata dia.

Dengan kejadian ini, Eko menegaskan akan segera mencari pengganti Sugito besok pagi. Dia pun menyebutkan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Selama beliau diproses hukum harus diganti, besok pagi akan kita cari siapa yang ganti," ujar dia.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di BPK dan Kementerian PDTT. Dalam hasil penyelidikan 1 x 24 jam, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya menetapkan empat orang tersangka yakni Sugito, pejabat eselon III Kementerian PDTT, eselon I BPK dan auditor BPK.