Pemprov DKI Masukan OKE OCE dalam Anggaran Rencana Kerja 2018
CNN Indonesia
Selasa, 30 Mei 2017 09:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukan beberapa kegiatan baru yang diusulkan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018. Salah satu yang dimasukkan adalah progam One Kecamatan One Center of Enterpreneurship.
Total anggaran dari sejumlah kegiatan baru itu senilai Rp 12,35 miliar dan akan dimasukan dalam sistem e-budgeting.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari dua bidang. Yakni bidang sarana, prasarana kota, lingkungan hidup (SPKLH) dan bidang perekonomian.
Di bidang SPKLH, Anies-Sandi memasukkan program community action plan untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kelurahan Ancol, Kelurahan Bukit Duri, dan Kelurahan Penjaringan.
Anggaran untuk kegiatan di masing-masing kelurahan mencapai Rp350 juta. Nantinya, kata Tuty, kegiatan tersebut akan berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
Selain itu, ada penyusunan peraturan penataan ruang yang berada di bawah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta dengan anggaran senilai Rp300 juta.
Anggaran tersebut, menurut Tuty, akan digunakan untuk membiayai para pakar, narasumber, dan tenaga ahli yang menyusun kebijakan penataan ruang tersebut.
"Totalnya sekitar Rp 1,35 miliar," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/5).
Sementara itu, di bidang perekonomian, Tuty menyebut ada 9 program baru, dengan total anggaran sebesar Rp11 miliar, yang dimasukkan ke dalam RKPD 2018. Namun, Tuty mengaku, pihaknya belum merinci kegiatan-kegiatan tersebut.
"Diantaranya seperti pengadaan angkutan laut, pesta rakyat, dan pendampingan kewirausahaan tingkat kecamatan (OKE OCE),” ujar Tuty.
Sementara untuk realisasi program prioritas, seperti DP Rumah Nol Rupiah, kata Tuty, akan dilakukan secara bertahap. Dalam RKPD 2018, realisasi program DP Rumah Nol Rupiah ini masih dalam tahap pendataan.
Pendataan warga yang berhak mendapat rumah dengan DP Nol Rupiah ini tidak akan memakan banyak biaya karena bisa dimasukkan dalam anggaran pendataan warga yang membutuhkan rumah susun.
“Berarti sudah ada aktivitas yang sama. Jadi tinggal disinergikan, misal dengan aktivitas pendataan warga yang butuh rusun. Kita lihat kriterianya seperti apa, tidak harus ada anggaran khusus,” ujar Tuty.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Tuty menyebut sebagian besar kegiatan yang diusulkan tim sinkronisasi Anies-Sandi sudah sinkron atau mirip dengan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam perencanaan RKPD 2018 DKI Jakarta. Sehingga, tidak mengubah pagu anggaran yang sudah disusun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.
"Yang perlu dilakukan tinggal penajaman sasaran, misalnya dengan menambah sasaran dengan menyertakan difabel," kata Tuty.
Terpisah, Juru Bicara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak mengatakan proses sinkronisasi program antara pihaknya dengan Pemprov DKI masih terus berlangsung.
“Dari hasil pertemuan selama ini, kami lihat beberapa program unggulan sangat memungkinkan untuk dilakukan di awal (masa pemerintahan Anies-Sandi). Walaupun mungkin tidak akan optimal, karena baru masuk RKPD 2018,” kata Naufal.
Namun, ia menambahkan, pihaknya masih akan terus mendorong beberapa program prioritas seperti OK OCE dan KJP Plus, untuk bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Terlebih, katanya, hal ini sudah mendapat sinyal positif dari Kementerian Dalam Negeri.
Total anggaran dari sejumlah kegiatan baru itu senilai Rp 12,35 miliar dan akan dimasukan dalam sistem e-budgeting.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari dua bidang. Yakni bidang sarana, prasarana kota, lingkungan hidup (SPKLH) dan bidang perekonomian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada penyusunan peraturan penataan ruang yang berada di bawah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta dengan anggaran senilai Rp300 juta.
"Totalnya sekitar Rp 1,35 miliar," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/5).
Sementara itu, di bidang perekonomian, Tuty menyebut ada 9 program baru, dengan total anggaran sebesar Rp11 miliar, yang dimasukkan ke dalam RKPD 2018. Namun, Tuty mengaku, pihaknya belum merinci kegiatan-kegiatan tersebut.
"Diantaranya seperti pengadaan angkutan laut, pesta rakyat, dan pendampingan kewirausahaan tingkat kecamatan (OKE OCE),” ujar Tuty.
Sementara untuk realisasi program prioritas, seperti DP Rumah Nol Rupiah, kata Tuty, akan dilakukan secara bertahap. Dalam RKPD 2018, realisasi program DP Rumah Nol Rupiah ini masih dalam tahap pendataan.
Pendataan warga yang berhak mendapat rumah dengan DP Nol Rupiah ini tidak akan memakan banyak biaya karena bisa dimasukkan dalam anggaran pendataan warga yang membutuhkan rumah susun.
“Berarti sudah ada aktivitas yang sama. Jadi tinggal disinergikan, misal dengan aktivitas pendataan warga yang butuh rusun. Kita lihat kriterianya seperti apa, tidak harus ada anggaran khusus,” ujar Tuty.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Tuty menyebut sebagian besar kegiatan yang diusulkan tim sinkronisasi Anies-Sandi sudah sinkron atau mirip dengan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam perencanaan RKPD 2018 DKI Jakarta. Sehingga, tidak mengubah pagu anggaran yang sudah disusun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.
"Yang perlu dilakukan tinggal penajaman sasaran, misalnya dengan menambah sasaran dengan menyertakan difabel," kata Tuty.
“Dari hasil pertemuan selama ini, kami lihat beberapa program unggulan sangat memungkinkan untuk dilakukan di awal (masa pemerintahan Anies-Sandi). Walaupun mungkin tidak akan optimal, karena baru masuk RKPD 2018,” kata Naufal.
Namun, ia menambahkan, pihaknya masih akan terus mendorong beberapa program prioritas seperti OK OCE dan KJP Plus, untuk bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Terlebih, katanya, hal ini sudah mendapat sinyal positif dari Kementerian Dalam Negeri.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK