Alexis Jadi Model Peringatan untuk Pelaku Bisnis Prostitusi
CNN Indonesia
Kamis, 02 Nov 2017 15:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Edy Junaedi memberi peringatan kepada para pelaku bisnis prostitusi yang berkedok industri pariwisata.
Dia mengatakan bahwa tidak diperpanjangnya izin usaha hotel dan griya pijat Alexis oleh Pemprov DKI Jakarta harus dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi yang disetop perizinannya.
"Saya lebih memilih ini menjadi momentum untuk alert, warning, alarm bagi para pelaku industri pariwisata," kata Edy kepada CNNIndonesia.com di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu malam (1/11).
Edy menjelaskan, sudah sepantasnya pelaku bisnis menaati segala jenis aturan dan norma yang ada, termasuk norma susila. Menurutnya, pelaku bisnis bukan berarti bisa menjalankan bisnis ilegal meski rutin membayar pajak.
Pemprov DKI bakal terus memantau aktivitas bisnis yang dicurigai menjalankan praktik prostitusi. Terutama anak perusahaan dari PT Grand Ancol Hotel yang juga merupakan induk perusahaan Alexis.
Edy mengatakan tak akan sungkan mengambil langkah tegas jika ada industri pariwisata yang ketahuan menjalankan bisnis prostitusi.
"Sudah dikasih tahu, sudah dikasih warning, contoh sudah ada," kata Edy.
"Sesuaikanlah dengan peraturan yang ada," lanjutnya.
Edy belum mau membeberkan perusahaan mana saja yang diduga menjalankan bisnis esek-esek. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya dapat menyetop perizinan kapan saja jika mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya Pijat Alexis pada 27 Oktober lalu.
Kepala DPMPTSP, Edy Junaedy berkirim surat kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel selalu induk perusahaan Alexis mengenai hal tersebut . Pemprov DKI menilai ada bisnis prostitusi yang dijalankan di hotel Alexis sehingga izin tidak bisa diperpanjang.
Atas hal itu Legal Corporate Alexis Grup Lina Novita mengatakan ingin mengadakan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui bagaimana Alexis dapat memperpanjang izinnya.
Dia mengatakan bahwa tidak diperpanjangnya izin usaha hotel dan griya pijat Alexis oleh Pemprov DKI Jakarta harus dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi yang disetop perizinannya.
"Saya lebih memilih ini menjadi momentum untuk alert, warning, alarm bagi para pelaku industri pariwisata," kata Edy kepada CNNIndonesia.com di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu malam (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy menjelaskan, sudah sepantasnya pelaku bisnis menaati segala jenis aturan dan norma yang ada, termasuk norma susila. Menurutnya, pelaku bisnis bukan berarti bisa menjalankan bisnis ilegal meski rutin membayar pajak.
Pemprov DKI bakal terus memantau aktivitas bisnis yang dicurigai menjalankan praktik prostitusi. Terutama anak perusahaan dari PT Grand Ancol Hotel yang juga merupakan induk perusahaan Alexis.
"Sudah dikasih tahu, sudah dikasih warning, contoh sudah ada," kata Edy.
"Sesuaikanlah dengan peraturan yang ada," lanjutnya.
Edy belum mau membeberkan perusahaan mana saja yang diduga menjalankan bisnis esek-esek. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya dapat menyetop perizinan kapan saja jika mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya Pijat Alexis pada 27 Oktober lalu.
Kepala DPMPTSP, Edy Junaedy berkirim surat kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel selalu induk perusahaan Alexis mengenai hal tersebut . Pemprov DKI menilai ada bisnis prostitusi yang dijalankan di hotel Alexis sehingga izin tidak bisa diperpanjang.
Atas hal itu Legal Corporate Alexis Grup Lina Novita mengatakan ingin mengadakan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui bagaimana Alexis dapat memperpanjang izinnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK