Dinas Perumahan Kesulitan Penuhi Target 10.000 Rusun
CNN Indonesia
Sabtu, 27 Mei 2017 10:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Arifin mengaku kesulitan memenuhui target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan 10.000 unit rumah susun.
Arifin mengatakan ada dua alasan yang menjadi kendala selama ini. Pertama, soal minimnya ketersedian lahan di DKI Jakarta. Kedua, soal penghapusan aset SKPD yang digunakan sebagai lahan rusun. Pengahapusan aset itu dianggap cukup menyita waktu.
"Contoh tahun ini kan membangun di Rusun Pengadegan, ada gedung sekolah yang sudah tidak digunakan, berarti kan gedungnya harus dibongkar dulu, harus dihapus dulu. Kalau seperti ini harus melalui penghapusan aset. Ini juga memakan waktu, tidak sedikit waktu untuk penghapusan aset," kata Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/5)
Sebanyak 10.000 unit yang ditargetkan, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menyediakan sekitar 6.120 unit saja atau sekitar 24 tower hingga akhir 2017 nanti.
"Lokasinya di Nagrak ada 14 tower, kemudian ada di Rorotan 4 tower, kemudian ada di Penggilingan Pulogebang, ada lagi di Pesing Pori," kata Arifin.
Terkait dengan relokasi dan pembangunan rumah susun yang rencananya baru akan dilaksanakan pada 2018-2019, Arifin mengatakan saat ini masih belum mengetahui keputusannya. Ia menuturkan akan menunggu hasil diskusi dari tim sinkronisasi terlebih dahulu.
"Saat ini kami masih berkomunikasi apakah 2018 masih membangun rusun atau hanya meneruskan rusun yang sekarang sedang dibangun," ucapnya.
Sebelumnya, Djarot pernah mengatakan akan membangun 10.000 unit baru rumah susun. Nantinya rumah susun itu juga akan terintegritas dengan daerah ekonomis sosial.
"Insya Allah tahun ini kami bangun 10.000 unit rumah susun, bapak ibu nanti bisa kami survei kalo bener-benar enggak mampu. Karena yang kami bangun terintegrasi dengan aktivitas sosial ekonomi, misalnya kami uji coba itu di Pasar Rumput nanti ya kami akan bangun di Pasar Minggu di terminal-terminal akan terintegrasi ini yang kami tawarkan dan sedang kita kerjakan," kata Djarot.
Arifin mengatakan ada dua alasan yang menjadi kendala selama ini. Pertama, soal minimnya ketersedian lahan di DKI Jakarta. Kedua, soal penghapusan aset SKPD yang digunakan sebagai lahan rusun. Pengahapusan aset itu dianggap cukup menyita waktu.
"Contoh tahun ini kan membangun di Rusun Pengadegan, ada gedung sekolah yang sudah tidak digunakan, berarti kan gedungnya harus dibongkar dulu, harus dihapus dulu. Kalau seperti ini harus melalui penghapusan aset. Ini juga memakan waktu, tidak sedikit waktu untuk penghapusan aset," kata Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/5)
Sebanyak 10.000 unit yang ditargetkan, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menyediakan sekitar 6.120 unit saja atau sekitar 24 tower hingga akhir 2017 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan relokasi dan pembangunan rumah susun yang rencananya baru akan dilaksanakan pada 2018-2019, Arifin mengatakan saat ini masih belum mengetahui keputusannya. Ia menuturkan akan menunggu hasil diskusi dari tim sinkronisasi terlebih dahulu.
Sebelumnya, Djarot pernah mengatakan akan membangun 10.000 unit baru rumah susun. Nantinya rumah susun itu juga akan terintegritas dengan daerah ekonomis sosial.
"Insya Allah tahun ini kami bangun 10.000 unit rumah susun, bapak ibu nanti bisa kami survei kalo bener-benar enggak mampu. Karena yang kami bangun terintegrasi dengan aktivitas sosial ekonomi, misalnya kami uji coba itu di Pasar Rumput nanti ya kami akan bangun di Pasar Minggu di terminal-terminal akan terintegrasi ini yang kami tawarkan dan sedang kita kerjakan," kata Djarot.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK