Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, pembentukan lembaga atau badan pemantapan Pancasila yang sempat digagas pada awal tahun ini sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
"(Pembentukan Badan Pemantapan Pancasila) segera. Sudah ditandatangani Presiden," kata Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5).
Meski demikian, Wiranto mengaku belum mengetahui kapan lembaga tersebut akan diumumkan. Dia berkata akan menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi.
"Saya tanyakan dulu. Bukan saya yang menetukan tapi sesegera mungkin. Pemantapan Pancasila harus kita selesaikan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, kata Wiranto, badan ini akan bekerja langsung di bawah Presiden Jokowi dalam sebuah unit kerja Presiden. Walaupun Wiranto hingga kini belum memberikan detail terhadap badan tersebut.
Selain itu, pembentukan badan itu juga akan dibarengi dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pemantapan bela negara.
"Dalam waktu singkat ini akan kita undangkan Dewan Ketahanan Nasional yang pada pemerintahan yang dulu tugasnya membuat garis-garis besar haluan negara," katanya.
Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, pembentukan Badan Pemantapan Pancasila mendesak dilakukan. Apalagi menurutnya ada jeda waktu terkait pemahaman Pancasila di era orde baru ke zaman reformasi.
Hanya saja, kata dia, pemahaman Pancasila penting dilakukan untuk membangun karakter dari bangsa Indonesia.
"Bung Karno di awal kemerdekaan yang penting membangun nation character building supaya punya karakter khas Indonesia. Kalau Orde Baru, metodenya indoktrinatif dan menjadi alat kekuasaan untuk menekan," kata Arief di Istana Bogor.
Dengan demikian, pemahaman terhadap Pancasila pada hari ini harus menggunakan metode yang implementatif. Metode saat order baru disebutnya sudah tidak dapat lagi digunakan.