Lemahnya Pengawasan Imigrasi Penyebab Maraknya TKI Ilegal

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Sabtu, 03/06/2017 00:33 WIB
Kementerian Tenaga Kerja mengungkapkan sejumlah faktor penyebab maraknya praktik pengiriman tenaga kerja ilegal. Salah satunya, lemahnya pengawasan Imigrasi. Kemnaker Menilai Lemahnya Pengawasan Imigrasi Menyebabkan Maraknya TKI Ilegal. (CNNINdonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lemahnya pengawasan Ditjen Imigrasi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya TKI ilegal.  Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Soes Hindharno mengatakan, Ditjen Imigrasi tidak didampingi oleh lembaga-lembaga lain dalam proses pengecekan paspor.

Menurut Soes, Ditjen Imigrasi kerap kecolongan karena tidak memiliki mekanisme penyaringan khusus untuk memastikan tujuan utama seseorang pergi ke luar negeri.

Misalnya, jika ada seseorang yang bertujuan untuk umrah, Ditjen Imigrasi tidak bisa memastikan apakah orang tersebut benar-benar ingin umrah atau menjadi TKI di luar negeri.


"Orang Imigrasi tidak punya tool. Mereka hanya menggunakan untuk feeling untuk menilai," kata Soes di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (2/6).

Soes membantah, maraknya pemberangkatan tenaga kerja Indonesia secara ilegal disebabkan karena kebijakan larangan penempatan tenaga kerja di sektor rumah tangga.

Kata dia, jumlah pemberangkatan TKI ilegal sama besarnya dengan sebelum adanya larangan. Karena itu, dia tidak sependapat bila larangan malah menambah praktik ilegal.
Menteri tenaga Kerja Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Keputusan (SK) pada 4 Mei 2015. Dalam surat itu, pemerintah melarang pengiriman TKI secara permanen ke 21 negara Timteng, yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Jordania.

Selain lemahnya pengawasan Imigrasi, kata Soes faktor lain yang memicu maraknya TKI Ilegal adalah kurangnya perhatian kepala desa kepada warga.

Kata Soes, kepala desa kerap kali kecolongan karena kurang serius mendata warganya yang berupaya mencari kerja ke luar daerah atau luar negeri. Akibatnya, banyak warga yang terjerat calo.

"Banyak aparat desa tidak tahu warganya ke Hongkong. Tahunya ke Surabaya, ke Grogol. Ternyata ke luar negeri," kata Soes.

Upaya Pencegahan

Dalam rangka meminimalisir praktek penyelundupan TKI, Soes berjanji akan merampungkan perjanjian kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga dalam waktu dekat.

Dia mengaku perjanjian itu akan ditandatangani oleh Kemnaker, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Ditjen Imigrasi, Polri, dan BNP2TKI.

"Tinggal satu dua pertemuan lagi akan finishing. Selanjutnya kita bisa masuk ke penandatanganan," tutur Soes.
Nantinya, setelah perjanjian tersebut rampung, Ditjen Imigrasi akan mendapat pendampingan dari kementerian dan lembaga dalam proses pembuatan paspor.

Ditjen Imigrasi akan diberi rekomendasi tentang patut atau tidaknya seseorang membuat paspor dari kementerian dan lembaga terkait.

"Misalnya mau kerja. Penempatannya dimana? Nah ini yang punya datanya orang Kemnaker," kata Soes.

Jika pembuat paspor tidak mendapat rekomendasi dari lembaga atau kementerian terkait, maka pihak Ditjen Imigrasi berwenang untuk tidak memberikan paspor kepada orang tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga akan menambah 10-12 kantor Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LSA-PTKLN) di berbagai daerah.

"Itu ada di NTT seperti Kupang dan Kabupaten Kupang, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa. Kemudian Maumere atau Sika, Tulungagung. Di Jawa Tengah seperti Clacap, Kendal, Pati, dan untuk provinsinya di Semarang," ujar Soes.

LSA-PTKLN sendiri dibentuk Kemnaker di kantong-kantong TKI agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, murah, bebas pungli, dan terhindar dari calo.


ARTIKEL TERKAIT