Kelompok Nelayan Berencana Demo Menteri Susi 11 Juli

CNN Indonesia
Kamis, 06 Jul 2017 08:29 WIB
Front Nelayan Indonesia berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada 11 Juli 2017 mendatang untuk memperjuangkan kesejahteraan.
Kelompok Nelayan bakal melakukan demonstrasi sebagai bentuk keresahan terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai telah memberatkan mereka. Mereka pun berharap Presiden segera membatalkan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyengsarakan nelayan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Front Nelayan Indonesia berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada 11 Juli 2017 mendatang untuk memperjuangkan kesejahteraan.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keresahan terhadap berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai telah memberatkan nelayan. Para nelayan berharap Presiden segera membatalkan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyengsarakan nelayan.

Seperti dilansir Antara, aksi itu bakal diikuti sekitar 50 perwakilan nelayan dari Jawa. Mereka disebutkan telah berkonsolidasi di Jakarta pada awal pekan ini, 4 Juli 2017. Beragam elemen nelayan yang hadir berasal dari beberapa wilayah pesisir seperti Tegal, Lamongan, Rembang, Pati, Brebes, Probolinggo, Indramayu, Batang, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, dan Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan Abdul Halim menyatakan pentingnya program yang bersifat konkret dalam rangka menerapkan konsep perikanan berkelanjutan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

Salah satunya kebijakan yang mendukung kelancaran hulu hilir sektor perikanan seperti ikan hasil tangkapan, bisa didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga fasilitas cold storage (penyimpanan dingin) yang digunakan untuk pengolahan dan pemasaran.

Selain itu, Halim menegaskan nelayan tradisional atau kecil di berbagai daerah perlu mendapatkan peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan dan kesejahteraan. Salah satunya adalah skema pembiayaan permodalan dari pihak perbankan atau lembaga finansial lain yang memberikan keadilan terutama bagi nelayan tradisional di berbagai daerah.

Untuk itu, ujar dia, KKP mesti mendorong gerai permodalan nelayan yang mengadaptasi pola ekonomi nelayan, misalnya memberikan permodalan pada saat musim tangkap ikan. Hal tersebut, lanjutnya, lebih baik bila dapat diaplikasikan kepada masyarakat perikanan skala kecil di berbagai daerah.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER