Jokowi: Telegram Sudah Lama 'Dipantau'

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah lama mengawasi layanan Telegram. Konten terkait terorisme jadi 'biang kerok' yang membuat pemerintah memutuskan memblokir layanan aplikasi pesan instan tersebut.

"Pemerintah sudah mengamati lama. Dan negara mementingkan keamanan masyarakat," kata Jokowi saat menghadiri acara partai Nasional Demokrat, Jakarta, Minggu (16/7).

Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan, ada banyak konten terkait terorisme di Telegram. Jokowi menyebut, ada ribuan konten terkait terorisme yang berseliweran di dalamnya.

Lihat juga: Sempat Kesal, Bos Telegram Akui Lalai Respon Kemkominfo

"Ada ribuan (konten) dikategorikan akan mengganggu keamanan negeri dan masyarakat," imbuh Jokowi.

Presiden meminta masyarakat tak perlu cemas dengan pemblokiran Telegram. Toh, menurutnya, masih banyak aplikasi lain yang dapat menggantikan fungsi Telegram.

Akhir pekan lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir layanan Telegram. Kemenkominfo memastikan konten radikal jadi alasan mereka menutup Telegram yang identik dengan fitur keamanan enskripsi yang tinggi.

Sementara ini, pemerintah hanya menutup akses untuk layanan versi situs web. Untuk versi aplikasi, Telegram masih bisa digunakan dengan bebas.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menilai, Telegram berpotensi menyembunyikan identitas teroris yang menjadi pengguna aplikasi itu.

Lihat juga: Kapolri: Telegram Alat Komunikasi 'Favorit' Kelompok Teroris

Rudiantara mengatakan, sistem tanpa nomor telepon atau tanpa organisasi yang diterapkan Telegram terhadap pengguna dapat menjadi celah yang digunakan untuk jaringan komunikasi para teroris.

"Kalau dibandingkan dengan sistem lain, ini dianggap lebih aman, karena tidak enkripsi. Belum lagi, Telegram juga tidak memberikan informasi nomor telepon pengguna," tutur Rudiantara di Padang, Sumatra Barat, Sabtu (15/7).

Ia menambahkan, aplikasi itu tak hanya minus transparansi data pengguna, namun juga tak memberikan pertukaran data yang baik dengan pemerintah.