Kubu Romy Pilih Jalur Persuasif untuk Tempati Kantor PPP
CNN Indonesia
Kamis, 20 Jul 2017 00:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romi) angkat suara terkait isu yang mengatakan pihaknya berupaya mengambil paksa kantor PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Menurutnya, kabar mengenai sekelompok orang yang berupaya menduduki kantor PPP hanya isu yang dibuat-buat. Sebaliknya, ia justru mengaku akan menempuh upaya persuasif dengan kubu Djan Faridz.
"Mungkin isu itu (menempati secara paksa) hanya untuk mengacaukan situasi jelang Mukernas. Kami justru berupaya melakukan upaya persuasif," ungkap Romi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Rabu (19/7).
Ketimbang harus melakukan upaya ambil alih paksa, ia mengaku pihaknya lebih fokus pada Mukernas yang akan diselenggarakan hingga Sabtu (22/7).
Namun begitu, ia tidak menampik jika pihaknya mengetahui ada aparat kepolisian yang berjaga-jaga dan pagar berduri yang mengamankan lokasi tersebut. Hal itu menurutnya wajar dilakukan untuk alasan keamanan.
"Untuk urusan kantor kami serahkan ke aparat, karena sekretariat PPP diberikan pada zaman Orde Baru bersama PDI Perjuangan," ungkapnya menambahkan.
Dengan adanya pengawalan pihak berwajib, pihaknya berharap hal itu bisa menjadi penegas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai PPP yang sah.
"Kasus ini sudah incracht dan serta merta kepemilikan kantor sekretariat jadi milik pemenang berdasarkan putusan MA, yaitu kepengurusan hasil muktamar di Jakarta," ucapnya.
Menurutnya, kabar mengenai sekelompok orang yang berupaya menduduki kantor PPP hanya isu yang dibuat-buat. Sebaliknya, ia justru mengaku akan menempuh upaya persuasif dengan kubu Djan Faridz.
"Mungkin isu itu (menempati secara paksa) hanya untuk mengacaukan situasi jelang Mukernas. Kami justru berupaya melakukan upaya persuasif," ungkap Romi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Rabu (19/7).
Ketimbang harus melakukan upaya ambil alih paksa, ia mengaku pihaknya lebih fokus pada Mukernas yang akan diselenggarakan hingga Sabtu (22/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk urusan kantor kami serahkan ke aparat, karena sekretariat PPP diberikan pada zaman Orde Baru bersama PDI Perjuangan," ungkapnya menambahkan.
Dengan adanya pengawalan pihak berwajib, pihaknya berharap hal itu bisa menjadi penegas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai PPP yang sah.
"Kasus ini sudah incracht dan serta merta kepemilikan kantor sekretariat jadi milik pemenang berdasarkan putusan MA, yaitu kepengurusan hasil muktamar di Jakarta," ucapnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK