Hal itu menanggapi kemungkinan hanya munculnya dua calon presiden pasca pengesahan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi undang undang.
“Pak probowo sendiri kalau ditanya (menjadi Capres tahun 2019) selalu jawab belum waktunya,” ujar Riza di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7).
Meski belum ada kepastian, Riza mengklaim, elektabilitas Prabowo dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Peningkatan itu diklaim bertolak belakang dengan elektabilitas Jokowi yang dinilai terus menurun.
Lebih lanjut, Riza berkata, sampai saat ini belum bisa memastikan peta politik yang terjadi setelah UU Pemilu disahkan. Ia enggan berkomentar soal kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan tiga partai yang walk out di paripurna semalam, yakni PKS, PAN, dan Demokrat.
“Koalisi Pilpres masih lama. Jangan terlalu jauh bicara koalisi sekalipun orang memetakannya ada 6-4,” ujarnya.
Meski peta politik belum bisa dipastikan, Riza secara personal menilai, sebagian partai koalisi pemerintah bisa berpindah menjadi oposisi dalam Pilpres tahun 2019. Penilaian itu dilihat dari terus menurunnya elektabilitas Jokowi saat ini.
Terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy menyatakan belum memastikan mendukung Jokowi dalam Pilpres tahun 2019. Ia berkata, ada mekanisme yang harus dilakukan oleh PKB sebelum menentukan sosok yang akan diusung dalam Pilpres tahun 2019
“Belum sampai ke sana. Pasti ada mekanisme beri dukungan presiden 2019,” ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta.
Lebih dari itu, ia menegaskan, PKB yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah masih fokus menyelesaikan kontrak politik hasil Pilpres 2014.
Paket A berisi tentang ambang batas pencalonan presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, dan metode konversi suara sainte lague murni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT