Para Pimpinan Golkar di Daerah Setia Dukung Setnov

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar memutuskan tetap mendukung penuh Setya Novanto menjadi ketua umum partainya. Hal itu dilontarkan terkait penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu.

"Kami seluruh Ketua DPD Golkar se-Indonesia mendukung seluruh poin yang ditetapkan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada 18 Juli lalu," tutur Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, mewakili seluruh ketua DPD Golkar dalam jumpa pers usai rapat DPD Golkar se-Indonesia, Jakarta, Sabtu (22/7).

Rapat pleno DPP Golkar yang digelar 18 Juli lalu telah memutuskan tujuh poin sebagai respons atas ditetapkannya Setnov sebagai tersangka.

Lihat juga: Partai Golkar Siapkan Mesin Politik Jika 'Ditinggal' Setnov

Beberapa poin itu di antaranya yakni selain tetap mendukung Setnov, hasil rapat pleno juga menetapkan Golkar tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Setya Novanto. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Munaslub dianggap hanya akan menyulitkan konsolidasi internal partai untuk bekerja sesuai tujuan agenda politik yang telah ditetapkan sebelumnya terutama jelang Pilkada serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.

"Karena itu kami [DPD] sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah mendukung keputusan pleno DPP. Tugas kami hanya bekerja mempertahankan solidaritas partai," kata Ridwan.

Tak hanya itu, Ridwan juga mengatakan, DPD Golkar se-Indonesia mendorong 'kepengurusan pusat untuk segera membuat strategi pembelaan yang sunggh-sungguh kepada Setnov.'

Lihat juga: Sekjen Partai Golkar: Munaslub Hanya Picu Konflik Baru

Sejak Setnov ditetapkan sebagai tersangka, perpecahan internal Golkar dikabarkan kian mencuat. Ketika DPP mempertahankan posisi Setnov dalam partai, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) justru meminta politikus itu mundur dari jabatannya sebagai ketua.

Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marhan, menegaskan, perbedaan pendapat dalam tubuh partai adalah hal wajar. Namun, keputusan partai sudah ditetapkan dalam rapat pleno Golkar.

"Penetapan tersangka ini tidak akan kurangi kinerja partai di seluruh tingkatan karena Golkar terfokus pada sistem. Kami tetap satu haluan sebagai mesin politik yang terap mendukung program pemerintah, mendukung pencalonan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti, dan dalam pemenangan Pilkada 2018," kata Idrus.