Menanti Penuntasan Tragedi Kudatuli PDI di Era Jokowi

Feri Agus Setyawan, CNN Indonesia | Kamis, 27/07/2017 08:44 WIB
Menanti Penuntasan Tragedi Kudatuli PDI di Era Jokowi PDI Perjuangan berharap Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan kasus 27 Juli. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penyerangan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 masih menjadi misteri. Pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan 'Kudatuli' (Kerusuhan 27 Juli) tersebut diselimuti kabut.

Meski sudah 21 tahun berlalu, belum ada titik terang pengungkapan kasus tersebut meski saat ini PDI Perjuangan berkuasa di mana kader mereka, Joko Widodo, menjadi Presiden. 

Kudatuli merupakan buntut dari dualisme kepengurusan partai berlambang banteng saat itu.


Dua kubu yang berseberangan yakni Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan 1996-1998 Soerjadi dan Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri hasil Kongres Surabaya 1993-1998. 

Bentrokan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat itu berawal dari datangnya massa pendukung Soerjadi untuk merebut kantor yang diduduki massa Megawati. Lantaran tak ada titik temu soal siapa yang berhak menempati markas itu, bentrokan tak terhindarkan. 
Dualisme dalam tubuh PDI ketika itu tak bisa dilepaskan dari peran pemerintahan Orde Baru. Banyak pihak menilai ada 'tangan' Presiden Soeharto yang membuat upaya pendudukan kantor PDI oleh kelompok Soerjadi pecah dan menimbulkan korban jiwa. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, pada 27 Juli 1996 telah terjadi upaya pengambilalihan secara paksa kantor PDI. Ketika itu, menurut Hasto, pendukung PDI Megawati harus berhadapan dengan pemerintah yang oteriter. 
Menanti Peran Jokowi di 21 Tahun Kudatuli PDISekjen PDI Perjungan Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
"Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 27 Juli tahun 1996 terjadi pengambilalihan secara paksa kantor Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/7) malam. 

Pengurus dan simpatisan PDIP menggelar doa bersama untuk para korban yang berjatuhan dalam peristiwa Kudatuli itu tadi malam. Hasto mengajak semua pihak mendoakan para korban, yang turut memperjuangkan demokratisasi di Indonesia ketika itu. 

"Secara khusus kami mendoakan mereka-mereka yang tidak berdosa, yang berjuang demi keyakinan politiknya demi mendorong demokrasi," ujarnya. 

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, ada lima orang meninggal, 149 orang luka-luka, 136 orang ditahan, dan 23 orang dihilangkan secara paksa dalam dan pasca-peristiwa Kudatuli itu. Komnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli. 

Saat peristiwa terjadi, Orde Baru diketahui memiliki kekuasaan politik yang tak terbatas. Komnas HAM pun menilai perlu ada pihak yang dimintai pertanggungjawabannya dalam tragedi berdarah di markas banteng tersebut. 
Ketika kejadian berdarah berlangsung diketahui pemangku keamanan di wilayah Jakarta di antaranya Sutiyoso selaku Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Staf Daerah Militer Jakarta Raya, dan Hamami Mata selaku Kapolda Metro Jaya. Sementara itu Panglima ABRI diemban Faisal Tanjung. 

Hasto menyatakan lewat acara doa bersama untuk para korban jiwa ini, PDIP ingin mengingatkan kembali Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut. Menurut Hasto, pihaknya akan membuka komunikasi kembali dengam Komnas HAM setelah terpilihnya komisioner yang baru. 
Kami mengharapkan peristiwa 27 juli betul-betul diusut tuntasHasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan

Tahun lalu PDIP, kata Hasto, juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar peristiwa Kudatuli menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM masa lalu yang harus dituntaskan. 

"Kami mengharapkan peristiwa 27 juli betul-betul diusut tuntas," kata Hasto. 

Hasto berharap ada pengakuan negara soal jumlah korban yang pasti dalam peristiwa Kudatuli ini. Menurutnya, Kudatuli menjadi tonggak sejarah demokratisasi di Indonesia, hingga akhirnya rezim otoriter Orde Baru runtuh. 

"Intinya kejujuran yang kami harapkan sehingga dalam perspektif ini harus dicari solusi bersama, baik secara politik, hukum dan juga perhatikan aspek-aspek kemanusiaan kepada keluarga korban akibat peristiwa 27 Juli tersebut," tuturnya. 

Pasca-peristiwa Kudatuli, PDI pun akhirnya berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Selepas 21 tahun, PDI Perjuangan kini tengah 'berkuasa' di pemerintahan.