Menteri KLHK Sebut Teguran Jokowi Biasa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut teguran Presiden Jokowi atas kinerja lembaga pimpinannya sebagai hal biasa.

“"Itu kan pengarahan beliau sangat umum di berbagai rapat kerja dengan birokrat. Pasti perintahnya selalu itu, 'jangan berorientasi bisnis, harus berani out of the box, harus ada fokusnya. Sebetulnya, pengarahan itu intensif terus," katanya di sela-sela Rapat Kerja Nasional KLHK 2017 di Jakarta, Rabu (2/8).

Dalam Rapat Kerja Nasional ini Presiden Jokowi menegur keras Kementerian KLH yang disebutnya hanya berorientasi bisnis tanpa memperdulikan aspek pemeliharaan hutan.

Secara tidak langsung, Siti mengaku bahwa KLHK tidak mudah membereskan permasalahan hutan dan lingkungan di Indonesia secara cepat seperti harapan masyarakat.

"Sementara sistem birokrasi yang ada sangat terstruktur, itu kita harus cari jalan," ujarnya.

Lihat juga: Jokowi Sentil Kinerja Menteri Siti yang Berorientasi Proyek

"Hubungan antara presiden dan menteri itu seperti principal and agent. Beliau pemegang mandat rakyat, lalu punya agen-agen, yakni para menteri. Sekarang rakyatnya butuh model kerja baru, mau cepat selesai, cepat dibereskan di tempat," kata Siti.

Menteri dari Partai NasDem ini mengatakan bahwa tugas yang harus diselesaikan oleh Kementerian KLHK sangat banyak, yang utama adalah masalah titik api penyebaran hutan.

Sistem monitoring karhutla Kementerian satelit Terra/Aqua memperlihatkan lonjakan jumlah titik api pada Juli, sebanyak 293 titik.

Lihat juga: Jokowi Diminta Berkaca Sebelum Kritik Menteri Siti Nurbaya

Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi titik api terbanyak masing-masing dengan 37 dan 47 titik, sementara di pulau Kalimantan terdapat 89 titik.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Siti untuk melakukan inovasi dalam mengelola hutan Indonesia karena selama ini tidak ada pembaharuan yang dilakukan.

"Jangan kita berpikir rutinitas, monoton, tidak pernah membuat terobosan. Sekian tahun ini mohon maaf pengelolaan hutan kita berada di posisi tidak ada pembaruan," ujar Jokowi di Kompleks Manggala Wanabakti, Rabu (2/8).

Jokowi mengatakan, minimnya langkah terobosan menyebabkan tingkat kemiskinan kepada masyarakat sekitar hutan Indonesia masih tinggi sementara hutan seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat.