Pemprov DKI 'Kejar' Para Penghuni Rusun yang Tunggak Sewa

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menegaskan tidak akan menghapus tunggakan sewa rumah susun yang totalnya mencapai Rp32 miliar.

Saefullah berpendapat mayoritas penghuni yang tinggal di rusun saat ini adalah warga usia produktif yang seharusnya bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta membayar sewa rusun.

"Kemarin sudah saya lakukan survei, ternyata yang tinggal di rusun itu yang usia produktifnya masih tinggi. Masih 93 persen. Masih bisa bekerja," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/8).

Lihat juga: Tunggakan Penghuni Rusunawa Jakarta Capai Rp1,37 Miliar

Saefullah lalu menyindir penghuni rusun yang mampu membeli rokok, namun justru 'mengelak' membayar tunggakan sewa rusun.

Dalam perhitungannya, duit yang dihabiskan seseorang untuk membeli rokok dalam satu bulan bisa lebih dari Rp600 ribu. Jauh lebih besar dari biaya sewa rusun yang hanya sekitar Rp300 ribu.

"Kalau dia ngerokok sebungkus sehari berapa? Rp22 ribu lho rokok (per bungkus). Kalau sehari satu bungkus, 30 hari sudah Rp660 ribu. Sudah lebih (dari biaya sewa). Jadi, rokoknya yang dikurangi coba. Karena saya tidak setuju kalau (tunggakan) ini dihapus semua," ujar Saefullah.

Lihat juga: Ahok Klaim Sudah Kurangi Jumlah Tunggakan Penghuni Rusunawa

Saefullah menegaskan bahwa Pemprov DKI akan tetap menagih uang sewa tersebut kepada penunggak. Namun, Pemprov DKI akan memberi keringanan pembayaran dengan cara mencicil. Menurut Saefullah, biaya sewa yang harus dibayar warga rusun tiap bulan sudah sangat murah.

"Sementara (Pemprov) tagih dulu. Cicil boleh. Itu kan iktikad baik kalau cicil. Jadi, kalau niat tidak bayar, itu yang tidak baik," cetusnya.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta menyebutkan, hingga Juni 2017 jumlah tunggakan sewa rusun di Jakarta mencapai Rp32 miliar.

Jumlah tersebut naik Rp6 miliar dari nilai tunggakan pada Januari 2017 sebesar Rp 26 miliar.

Lihat juga: Pasar Ikan dan Mereka yang Tertinggal dari Kebijakan Ahok