Mereka yang Serobot Trotoar: Parkir Liar Hingga PKL

"Parkir liar roda dua di atas trotoar adalah bentuk pelanggaran paling banyak yang ditemukan di dua kawasan tersebut," kata Sigit, kepada CNNIndonesia.com.

Padahal, kata Sigit, saat memasuki Bulan Tertib Trotoar per 1 Agustus 2017 lalu, pihaknya telah berkoordinasi dengan lurah maupun camat setempat untuk memasang spanduk peringatan di sejumlah titik yang menjadi target operasi.

Lihat juga: Bulan Tertib Trotoar, Ikhtiar Mengembalikkan Hak Pejalan Kaki

"Bulan Tertib Trotoar ini kan tujuannya sebagai gerakan moral. Spanduk sudah digerakkan kepada para lurah untuk dipasang di seluruh wilayah yang biasa trotoarnya diokupasi pengendara sepeda motor. Tapi masih saja ditemui pelanggaran," ujarnya.

Para pengendara sepeda motor yang tertangkap mengokupasi jalur pedestrian sebagai lahan parkir ini, kata Sigit, akan langsung diberi sanksi.

Parkir liar yang menggunakan trotoar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Yang pemiliknya ada di lokasi sudah langsung kami beri surat tilang. Yang tidak ada pemiliknya di tempat, maka motornya terpaksa kami angkut," kata Sigit.

Hingga Sabtu (5/8) pekan lalu, petugas gabungan dari Dishub DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah berhasil menertibkan sedikitnya 1.955 kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang membandel.

Lihat juga: Operasi Tertib Trotoar Hari Pertama Jaring 240 Kendaraan

Terdiri dari 131 kendaraan diderek, 447 kendaraan ditilang, 181 kendaraan diangkut paksa dan 904 motor serta 292 mobil terkena operasi cabut pentil.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko menyebut pihaknya telah menertibkan kurang lebih 317 pedagang kaki lima yang mengokupasi trotoar di berbagai wilayah di ibu kota, hingga Jumat (4/8) lalu.

“Semua (penertiban) berjalan kondusif, tanpa perlawanan berarti," kata Yani, kepada CNNIndonesia.com.

Terkait keluhan beberapa pedagang kaki lima yang menyebut bahwa mereka telah mengantongi izin untuk berjualan dari sejumlah 'oknum' saat ditertibkan, Yani justru menanggapinya dengan santai.

"Bila mereka (PKL) bisa memperlihatkan izin berdiri secara sah dari Dinas UMKMP (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan), berlaku tertib dan teratur, dalam artian enggak nyampah dan bikin kotor trotoar, kami bisa beri ruang. Masalahnya kan tidak. Jadi harus ditertibkan. Karena yang berhak memberi izin berdiri di loksem (lokasi sementara) hanya SKPD terkait," tegasnya.

Lihat juga: FOTO: Mengembalikan Hak Pejalan Kaki

Sebagaimana diketahui, sejak awal 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas UMKMP telah membangun sejumlah lokasi sementara di sekitar jalur pedestrian untuk menampung para pedagang kaki lima. 

Di antaranya di Jalan Kramat, Jakarta Pusat; kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; Jalan Sabang, Jakarta Pusat; Jalan Balai Pustaka, Jakarta Timur. Hingga saat ini, sedikitnya ada 235 titik loksem yang tersebar di seluruh Jakarta.

Bentuk lain pelanggaran adalah pengendara sepeda motor yang melintasi di trotoar. Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) yang menentak pelanggaran ini beberapa waktu lalu bahkan kerap beradu mulut dengan pengedara sepeda motor yang melanggar. Pengendara pada umumnya menghindari macet sehingga memilih jalur trotoar yang semestinya dikhususnya untuk pejalan kaki.