Menguji Nyali KPK Dalami Keterlibatan Internal di Kasus e-KTP

CNN Indonesia

Kamis, 17 Agu 2017 21:18 WIB

Menguji Nyali KPK Dalami Keterlibatan Internal di Kasus e-KTP — Guna mendalami kesaksian Miryam, Deputi Bidang PPIM KPK harus memeriksa direktur penyelidikan dan penyidikan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pemeriksaan internal, mengusut dugaan pertemuan tujuh penyidik dengan anggota Komisi III DPR, sebagaimana yang disampaikan Miryam S Haryani saat diperiksa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Dalam rekaman video pemeriksaan yang dibuka di persidangan, Miryam mengaku ke Novel Baswedan mendapatkan informasi pertemuan penyidik dengan anggota Komisi III DPR itu dari sesama anggota dewan. Setelah menunjukan secarik kertas ke Novel, diketahui salah satu orang yang diduga bertemu anggota dewan itu adalah direktur di KPK.

Lihat juga:

Menggugat Hilangnya Nama Penerima Duit e-KTP di Putusan Hakim

Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua berpendapat, untuk mendalami keterangan Miryam, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) harus memeriksa direktur penyelidikan dan penyidikan KPK yang diduga bertemu anggota DPR untuk membicarakan kasus.

"Pengawas Internal harus memeriksa direktur penyelidikan dan direktur penyidikan untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya tentang kasus tersebut," kata Abdullah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (16/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, Direktur Penyelidikan KPK adalah Herry Muryanto, sementara Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman.

Abdullah mengatakan, pemeriksaan oleh pengawas internal ini harus dilakukan secara berjenjang. Menurut dia, bila pertemuan yang disinyalir dilakukan pejabat setingkat direktur itu diketahui atasannya, maka tim pemeriksa internal juga harus meminta keterangan Deputi Penindakan Irjen Heru Winarko, sebagai atasan Herry dan Aris.

Lihat juga:

KPK Bentuk Tim Internal Gali Kesaksian Miryam

Kemudian, lanjut Abdullah, jika langkah seorang direktur bertemu anggota Komisi III dan diketahui komisioner KPK, maka PI juga harus memeriksa komisioner yang bersangkutan.

"Demikian pula halnya jika deputi bertindak atas sepengetahuan seorang komisioner, maka komisioner tersebut juga harus diperika PI," tuturnya.

Abdullah menjelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Standard Operasional Prosedur (SOP) serta kode etik KPK, baik komisioner pejabat dan pegawai lembaga antirasuah dilarang berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, dan saksi terkait kasus yang sedang ditangani.

Lihat juga:

Misteri Kematian Johannes Marliem dan Jelimet Kasus e-KTP

Menurut Abdullah, meskipun pertemuan dengan pejabat negara itu di luar kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, baik komisioner, pejabat dan pegawai KPK harus mendapat persetujuan dari atasan.

"Bahkan seorang komisioner, dia harus memberi tahu komisioner yang lain jika dia mau bertemu seorang penyelenggara negara, bukan dalam tugas," kata Abdullah.

Di sini, katanya, dibutuhkan keberanian KPK dalam mengusut tuntas dugaan-dugaan seperti yang diutarakan Miryam dalam kesaksiannya.

Dugaan Keterlibatan Internal KPK

Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya sudah membentuk tim internal untuk mengusut kesaksian Miryam. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Sebelumnya, KPK sudah langsung membentuk tim pemeriksaan internal guna mengonfirmasi pernyataan Miryam S Haryani terkait pertemuan pejabat KPK dengan anggota Komisi III DPR. Pertemuan itu disinyalir terkait penanganan kasus korupsi e-KTP.

Pemeriksaan internal ini akan dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Pimpinan KPK juga sudah memerintahkan tim tersebut bekerja melakukan penelusuran.

"Arahan pimpinan sudah disampaikan bahwa terkait dengan informasi yang muncul, tentu pemeriksaan internal akan kita lakukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/8).

Lihat juga: JK Ingin Kasus e-KTP Tak Terdampak Tewasnya Johannes Marliem

Dalam persidangan Miryam kemarin, jaksa penuntut umum KPK memutarkan rekaman video pemeriksaan dirinya saat proses penyidikan kasus e-KTP. Dalam rekaman itu Miryam tengah diperiksa oleh penyidik Novel Baswedan dan Ambarita Damanik.

Saat diperiksa, Miryam mengaku mendapatkan ancaman dari anggota DPR, di antaranya politikus PDIP Masinton Pasaribu, politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa, politikus Partai Hanura Syarifudin Sudding, politikus Partai Golkar Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo, serta politikus PPP Hasrul Azwar.

Lihat juga: Klarifikasi soal Ancaman Miryam, Masinton Pasaribu Gigit Jari

Selain itu, Miryam juga menyampaikan bahwa ada tujuh orang penyidik dan pejabat KPK bertemu dengan anggota Komisi III DPR. Dari surat yang diperlihatkan Miryam ke Novel, pejabat KPK diketahui merupakan setingkat direktur.

Selain soal adanya pertemuan itu, Miryam juga mengaku diminta menyiapkan uang Rp2 miliar oleh seorang anggota Komisi III DPR itu. Uang tersebut disampaikan bakal diserahkan kepada penyidik dan pejabat KPK untuk mengamankan Miryam dalam kasus e-KTP.

Search History

Menguji Nyali KPK Dalami Keterlibatan Internal di Kasus e-KTP

Lihat juga:

Lihat juga:

Lihat juga:

Dugaan Keterlibatan Internal KPK

Lihat Komentar (0)