Perubahan AMDAL Pulau Reklamasi C dan D Dinilai Cacat Hukum
CNN Indonesia
Jumat, 18 Agu 2017 20:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menuntut penghentian proses permohonan perubahan Izin Lingkungan Skala AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan di Atas Pulau C dan D.
Anggota KSTJ yang juga Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law Ohiyongi Marino menilai perubahan izin lingkungan itu menyalahi hukum karena tidak transparan dan tidak partisipatif.
"Ternyata, ini tidak diberitahukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar seperti nelayan, maupun organisasi lingkungan hidup," kata Ohiyongi di Jakarta, Jumat (18/8).
Saat ini perubahan izin lingkungan Pulau C dan D sedang dibahas oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
KSTJ menilai tidak ada keterbukaan informasi atas proses pembahasan tersebut.
Menurut Ohiyongi, itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
KSTJ juga menyebut penyusunan dokumen AMDAL Pulau C dan D cacat hukum dan tidak taat prosedur karena tidak berdasarkan kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Kepala DPMPTSP Edy Junaedi membantahnya. Menurut dia, izin lingkungan AMDAL Pulau C dan Pulau D yang baru sudah menyertakan KLHS.
"(Izin reklamasi) yang lama itu kan sifatnya merupakan runtutan. Begitu kerangka acuannya keluar, maka AMDAL keluar, maka izin lingkungannya keluar. Jadi, yang dulu itu belum mengakomodir semua KLHS," kata Edy.
Sebelumnya, DPMPTSP Pemprov DKI Jakarta mengumumkan perubahan izin lingkungan skala amdal rencana kegiatan reklamasi dan pembangunan di atas Pulau C dan D.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, masyarakat dipersilakan memberikan saran dan tanggapan langsung ke kantor DPMPTSP Jakarta per tanggal 4 Agustus 2017 sampai 18 Agustus 2017.
Anggota KSTJ yang juga Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law Ohiyongi Marino menilai perubahan izin lingkungan itu menyalahi hukum karena tidak transparan dan tidak partisipatif.
"Ternyata, ini tidak diberitahukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar seperti nelayan, maupun organisasi lingkungan hidup," kata Ohiyongi di Jakarta, Jumat (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ohiyongi, itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
"(Izin reklamasi) yang lama itu kan sifatnya merupakan runtutan. Begitu kerangka acuannya keluar, maka AMDAL keluar, maka izin lingkungannya keluar. Jadi, yang dulu itu belum mengakomodir semua KLHS," kata Edy.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, masyarakat dipersilakan memberikan saran dan tanggapan langsung ke kantor DPMPTSP Jakarta per tanggal 4 Agustus 2017 sampai 18 Agustus 2017.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK