Jokowi: OTT Dirjen Hubla Sangat Mengecewakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kecewa dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemenhub), Atonius Tonny Budiono.

"Sangat mengecewakan," kata Jokowi di kawasan Monas, Minggu (27/8).

Kekecewaan Jokowi juga didasari banyaknya jumlah pejabat negara yang telah terjaring OTT KPK maupun saber pungli.

"Sudah berapa yang ditangkap sih oleh OTT KPK maupun saber pungli, kan sudah bukan puluhan tapi ratusan bahkan jutaan. Sangat mengecewakan," ujarnya.

Jokowi menyebut akan terus mengingatkan kepada seluruh pejabat di Indonesia agar kasus korupsi tidak dilakukan lagi.

Lihat juga: Jokowi Tak Lindungi Pejabat Terciduk OTT

Mantan Wali Kota Solo itu, mengatakan salah satu cara untuk mencegah terjadi korupsi adalah dengan memperbaiki sistem di kementerian maupun lembaga.

Meski begitu, ia melanjutkan, memperbaiki sistem tidak serta merta bisa menyelesaikan persoalan. Lantaran hal tersebut juga kembali pada individu masing-masing pemangku jabatan.

"Ini terkait dengan elektabilitas, moralitas dari pejabat kita," ucap Jokowi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Atonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka dalam perkara suap usai terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Lihat juga: Suap Rp20 Miliar Dirjen Hubla Terbesar dalam Sejarah OTT KPK

KPK turut mengamankan 33 tas ransel lebih berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing yang berisi uang Rp18,9 miliar dalam OTT Dirjen Hubla Kemenhub.

Rincian uang itu US$479.700, Sin$660.249, £15.540, VND50.000, €4.200, RM11.212, dan Rp5,7 miliar.

Selain uang dari 33 tas ransel, KPK juga menemukan Rp1,174 miliar dalam rekening Bank Mandiri milik Tonny. Total KPK menyita uang Rp20 miliar dari tangan Tonny.

Lihat juga: OTT Dirjen Hubla, KPK Temukan Mata Uang Singapura dan Vietnam

Uang sebesar Rp1,174 miliar dalam tabungan Bank Mandiri diberikan oleh Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan. Uang yang diduga suap untuk Dirjen Hubla Kemenhub itu, terkait kegiatan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.