Anggaran Lahan RPTRA Dihapus, Djarot Sentil BPAD & Wali Kota

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Rabu, 30/08/2017 02:23 WIB
Anggaran Lahan RPTRA Dihapus, Djarot Sentil BPAD & Wali Kota Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut semua wali kota di Jakarta kesulitan menganggarkan dana Rp50 miliar per kota administratif untuk pembangunan RPTRA. (CNN Indonesia/Kustin Ayuwuragil)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengkritik Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang dinilai belum memasukkan e-komponen dalam anggaran pengadaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk tahun 2018.

Ketiadaan komponen tersebut disebut menjadi salah satu sebab anggaran pembangunan RPTRA 2018 tidak bisa direalisasikan.

"Kami sebagai PLH mengeluarkan untuk nomenklatur. Tapi, ternyata BPAD belum memasukkan komponennya," kata Djarot di sela-sela peresmian Pasar Pelita Tanjung Priuk, Jakarta, Selasa (29/8).


Djarot mengatakan seharusnya setiap Wali Kota di wilayah administratif Jakarta juga proaktif menyusun e-komponen pengadaan lahan RPTRA.

"Apa e-komponennya yang perlu ada di dalam lahan itu, misalnya nilai untuk appraisal, pengukuran (lahan), itu harus ada semua," kata Djarot.


Djarot juga menyebut wali kota-wali kota di Jakarta secara keseluruhan pun kesulitan menganggarkan dana Rp50 miliar per kota administratif untuk pembangunan RPTRA. Akibatnya, anggaran tersebut dibatalkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

"Jangka waktunya [untuk menganggarkan dana guna RPTRA] telalu mepet. Lalu, kemarin keputusannya di Badan Anggaran, (anggaran) dimatikan," kata Djarot.

Sementara itu, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana enggan berkomentar soal penghentian anggaran untuk pembangunan RPTRA di wilayahnya.

"Saya nggak mau komentar. Ini biar tuntas dulu saja," ujar Bambang.

Dugaan Djarot pada Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

Sebelumnya, pada awal pekan ini, Djarot mengaku kaget karena rencana pembangunan sejumlah RPTRA baru tidak bisa dieksekusi akibat salah nomenklatur.

Ia sempat menduga ada kesalahan koordinasi tim sinkronisasi pasangan kepala daerah selanjutnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, terkait penghapusan anggaran RPTRA dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

Namun, secara terpisah, dugaan tersebut dibantah Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif.

"Tapi, Anies-Sandi juga nggak bisa menganggarkan pembangunan kalau nggak ada lahannya tahun ini. Ini nggak ada kaitannya dengan Anies-Sandi dan tim sinkronisasi," kata Syarif, Senin (28/8). "Ini soal kinerja Wali Kota sama Bappeda."

Terkait hal itu, Djarot menyebut bahwa dirinya sudah ditemui Syarif bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Komisi A Riano P. Ahmad, dan Anggota Komisi D DPRD Selamet Nurdin.

Mereka menemui mantan Wali Kota Blitar itu untuk mengklarifikasi dugaan Djarot.

Dikatakan Djarot, Syarif dan pihaknya menyampaikan tiga hal utama yang diperjuangkan Anies-Sandi melalui tim sinkronisasi. Adapun tiga hal itu adalah tentang uang muka (DP) nol persen, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, program OK-OCE, dan tidak termasuk RPTRA.

"Karena saya minta APBD kita harus seimbang, dan saya senang ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Syarif, bahwa Pak Anies dan Pak Sandi mendukung penuh RPTRA," ujar Djarot.