"Ada beberapa bias, penyimpangan, sehingga pengaduan masyarakat bukan hanya dilihat dari jumlah kuantitatif tapi juga kualitasnya," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/9).
Penyimpangan tersebut meliputi pengaduan masyarakat yang tidak sesuai konteks, hingga akun palsu Qlue yang dikelola satu orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin warga bukan hanya aktif melaporkan, tapi mengatasi persoalan yang bisa diatasi sendiri," kata Djarot.
"Kami amati, setelah petugas membersihkan sungai di pagi hari, dalam waktu singkat sudah kotor lagi. Sehingga masalah terbesar adalah sampah," kata Djarot.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Dian Ekowati menyebutkan, pengaduan Qlue yang sifatnya ringan dan bisa ditangani warga antara lain masalah penumpukan sampah.
"(Masalah) yang bisa diselesaikan warga, misalnya, saluran mampet yang sebetulnya dengan kerja bakti dan gotong royong, saluran itu sudah bisa jalan lagi," kata Dian.
"Misalnya, sekarang ada masyarakat yang membuang sampah dan lingkungan belum rapi, itu bisa dirembukkan dengan RT dan RW setempat, bagaimana mengubah perilaku antarmasyarkakat di dalam lingkungan," kata Dian.
Dian menambahkan, rata-rata laporan Qlue terkait masalah kemacetan, bangunan liar, dan reklame.
Berdasarkan data resmi yang diperoleh CNNIndonesia.com, jumlah pelaporan Qlue dari Juli 2016 sampai Juli 2017 menurun 67 persen, yakni dari total 50.725 pengaduan menjadi 16.760 pengaduan.
Qlue merupakan aplikasi yang digunakan Pemprov DKI yang menghubungkan warga dengan pemerintah.