Jakarta, CNN Indonesia -- Masalah yang muncul pascapemilihan umum kepala daerah (Pilkad) 2017 di 11 Kabupaten/Kota di Papua disebut dapat berdampak pada persiapan Pemilihan Gubernur 2018.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal tersebut pun didiskusikan dalam rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada hari ini. Terkait hal tersebut, akhirnya pemerintah membentuk tim kecil untuk mengatasi potensi risiko tersebut.
Dari 11 Pilkada yang digelar di Papua, pemerintah memberikan perhatian lebih ke pelaksanaan pemilihan di lima daerah. Lima daerah yang dimaksud adalah Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Jayapura, dan Yapen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi Bapak Menko meminta bentuk tim kecil mencermati masing-masing kabupaten; Tolikara bagaimana, Intan Jaya bagaimana, Yapen bagaimana. Jangan sampai ini belum diselesaikan, dampaknya akan memengaruhi pilgub," kata Tjahjo usai ratas di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Kamis (14/9).
Di beberapa wilayah di Papua yang menggelar Pilkada terjadi kerusuhan besar terkait proses demokrasi itu. Salah satu yang terbesar adalah kerusuhan bahkan berdampak pada terbakarnya tiga gedung pemerintahan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
"Harus ada solusi untuk mendamaikan dan mendinginkan," kata Tjahjo.
Nantinya, tim kecil bentukan Menkopolhukam akan bertugas mencari tahu dampak yang kira-kira akan timbul andai pelantikan kepala daerah terpilih di wilayah bermasalah dilakukan.
"Dampaknya bagaimana, menghitung [strategi]. Kalau didamaikan tidak puas bagaimana. Kita berhitung strategis bagaimana dari sisi keamanan, ketertibannya, dari sisi oposisi di papua," ujarnya.
Tjahjo mematok tenggat untuk kerja tim tersebut hingga Oktober mendatang. Jika tugas tim kecil hingga tenggat waktu belum selesai, dampak keributan ditakutkan menular ke pelaksanaan Pilkada Papua 2018.