Harapan itu disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di hadapan puluhan anggota Perindo dalam diskusi bertajuk 'Sistem Integritas Partai Politik' di Kantor DPP Perindo, Jumat (15/9). Menurut Giri, Perindo bisa memulai perjalanannya di dunia politik tanpa terkena pengaruh korupsi.
"Berhubung Perindo belum merasakan rasanya di Senayan (DPR RI) seperti apa, maka saya ingat saat KPK baru ada di negeri ini, tentu membangun lembaga baru itu relatif mudah karena semuanya dipersiapkan. Harapannya di Perindo begitu juga, memulai karpet merahnya sistem etik, rekruitmen, kaderisasi, termasuk ideologi juga," kata Giri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga Juni lalu, dari seluruh koruptor yang ditangkap KPK, 32 persen di antaranya merupakan kepala daerah dan/atau anggota legislatif. Kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berjumlah 78, sementara anggota legislatif sebanyak 134 orang.
Alasan itu memang dicurigai bohong, karena terbukti banyak hasil korupsi yang masuk ke kantong pelakunya sendiri. Namun, uang hasil korupsi disebutnya tetap ada yang mengalir masuk ke parpol oknum terkait.
Peran besar parpol di balik maraknya kejadian korupsi juga diakui Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq. Menurut dia, pola perilaku politik bentukan parpol menjadi sebab utama banyaknya anggota legislatif atau kepala daerah mengambil uang yang bukan haknya.
"Mungkin perlu ini juga menjadi masukan kepada KPK bahwa harus ada formula baru tindakan pencegahan yang pada akhirnya membuat parpol, birokrasi, eksekutif, punya efek jera," katanya menegaskan.