Gatot Tanggapi Wiranto soal Komunikasi Tak Tuntas

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menyatakan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tidak berwenang menilai ada komunikasi yang tak tuntas atas informasi yang disampaikannya. Menurut Gatot, pihak yang berhak menyatakan itu adalah Presiden Joko Widodo selaku atasannya.

Gatot merespons pernyataan Wiranto yang menyebut ada miskomunikasi atas informasi rencana pembelian 5.000 senjata api oleh instansi nonmiliter yang tidak berwenang.

"Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya presiden saya. Dan itu saya pegang," ujar Gatot usai mengisi seminar bertema 'Pancasila dan Integrasi Bangsa' yang digelar Fraksi PKS di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/9).

Lihat juga: Panglima TNI dan Wiranto Bungkam Usai Menghadap Jokowi

Meski demikian, Gatot menghormati pihak manapun, termasuk Wiranto yang menilai dirinya salah dalam menyampaikan informasi. Menurutnya, hal itu merupakan persepsi masing-masing pihak atas informasi yang disampaikannya.

"Jadi begini, ibarat nonton sepak bola, penonton dari belakang bilang offside. Yang di samping bilang tidak. Masa saya harus marah saya bilang tidak, orang dia nontonnya di belakang. Jadi orang punya persepsi saya hargai itu semuanya," ujar Gatot.

Terkait penilaian itu pula, Gatot mengklaim hubungan dirinya dengan lembaga negara lain sampai saat ini tetap berjalan dengan baik. Ia kembali menegaskan, alasan dirinya tidak mengomentari pernyataan Wiranto karena penanggung jawab atas segala informasi intelijen adalah Presiden.

Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan) menyebut pihak yang berhak menyatakan ada miskomunikasi adalah Presiden Joko Widodo selaku atasannya. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"(Hubungan antar instansi) baik-baik saja. Justru saya tidak bicara itu karena baik-baik saja. Tetapi saya sampaikan dalam satu negara ada suatu aturan. Saya hanya meluruskan saja," ujar Gatot.

Lihat juga: Wiranto Klarifikasi Pernyataan Panglima soal 5.000 Senjata

Sebelumnya, Wiranto menjelaskan pernyataan Gatot terkait isu rencana pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter. Dia membantah informasi yang disampaikan Gatot.

Wiranto menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.

"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).

Siap Dipanggil DPR

Gatot menyatakan siap dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan hal-hal yang telah ia sampaikan. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu berkata, DPR memiliki kewenangan yang sama dengan presiden.

"Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada presiden atau bila saya dipanggil DPR. Di luar itu saya tidak bisa menyampaikan," ujar Gatot.

Lihat juga: Gatot Sebut 5.000 Senjata Bukan Informasi Intelijen

Lebih dari itu, Gatot enggan menanggapi serius tudingan dirinya mulai berpolitik untuk mempersiapkan diri dalam Pilpres 2019 karena menghadiri acara Fraksi PKS. Ia berkata, kehadiran dirinya dalam seminar itu untuk menyampaikan materi tentang Pancasila dan integrasi bangsa.