Komisi Pertahanan Segera Panggil Panglima TNI soal Senjata

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Senin, 25/09/2017 14:18 WIB
Komisi Pertahanan Segera Panggil Panglima TNI soal Senjata Pemanggilan dilakukan terhadap Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Budi Gunawan akan dilakukan secara terpisah untuk menghindari benturan pernyataan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo dan Kepala Badan Intelijen Negara  (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk mengkonfirmasi polemik dugaan penyelundupan 5000 pucuk senjata api oleh instansi di luar TNI dan Polri.

Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan, pemanggilan terhadap Gatot dan Budi akan dilakukan secara terpisah untuk mengantisipasi terjadinya benturan pernyataan.

“Komisi I berencana panggil panglima TNI dan BIN dalam forum berbeda. Kalau disamakan nanti membenturkan,” ujar Supiadin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9).
Supiadin menuturkan, sampai saat ini belum bisa memastikan apakah pernyataan Gatot merupakan fakta yang diperoleh dari hasil kerja Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Pasalnya, Menkopolhukam Wiranto telah membantah pernyataan Gatot dan menyebut hanya ada pengadaan 500 senjata untuk pendidikan personel BIN.


Lebih lanjut, dia menuturkan, segala kebijakan pengadaan senjata seharus diketahui dan dilaporkan ke Kementerian Pertahanan. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan senjata tersebut yang nantinya akan membahayakan keamanan negara.

“Apa pun pengadaan senjata dan jenisnya sebaiknya ada assessment TNI dan Kemenhan. Kami tidak ingin senjata yang tidak diketahui negara tiba-tiba digunakan untuk kepentingan lain, bahkan untuk melawan negara,” ujarnya.

Informasi Intelijen

Di sisi lain, Supiadin mengaku kecewa dengan tindakan Gatot menyampaikan temuan intelijen TNI dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (24/9).
Pasalnya, acara yang dihadiri oleh purnawirawan itu juga diikuti oleh kalangan masyarakat sipil yang tidak seharusnya menerima informasi intelijen yang sifatnya rahasia.

Menurutnya, laporan intelijen seharusnya dirahasiakan dan hanya untuk deketahui oleh segelintir pihak, khususnya Presiden. (asa)