Kemendagri: Masyarakat Perlu 'Bawel' Status e-KTP Miliknya

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyarankan masyarakat aktif bertanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di lokasi tempat tinggal masing-masing agar segera mendapat KTP elektronik (e-KTP).

Konfirmasi ke Dinas Dukcapil harus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui status pencetakan e-KTP mereka. Setelah dikonfirmasi, e-KTP dapat mereka ambil langsung ke Dinas Dukcapil atau kantor kecamatan.

"Ada dua yg bisa dilakukan. Satu, aktif bertanya ke dinas karena sekarang sudah ada blangkonya. Masyarakat untuk menanyakan bisa melalui telepon dan WA (aplikasi whatsapp). Dan, Pemda untuk memanggil yang sudah perekaman untuk divalidasi datanya masih cocok atau nggak. Kalau cocok, cetak," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (28/9).

Lihat juga: Sidak di Cirebon, Dirjen Dukcapil Salah Data Blangko e-KTP

Zudan Arif Fakrulloh. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Zudan mengklaim tak ada lagi kekosongan stok blangko untuk pencetakan e-KTP. Ia pun mengimbau dinas-dinas Dukcapil di daerah segera mengambil stok blangko ke Kemendagri jika di tempat mereka persediaannya sudah menipis.

Saat ini, setiap harinya ada 200 ribu hingga 250 ribu stok blangko e-KTP yang disiapkan Ditjen Dukcapil untuk diambil daerah. Sementara itu, disebutkan Ditjen Dukcapil saat ini memiliki total 9,4 juta keping blangko. Stok tersebut tercukupi pascalelang pengadaan pada Maret dan September ini berjalan lancar.

"Seluruh Indonesia kita sudah 95 persen yang merekam, yang sudah tercetak 94 persen. Kita kurang 6 persen lagi kira-kira 7 juta penduduk lagi," tuturnya.

Lihat juga: Kemendagri Sebut 1,9 Juta Data Ganda Hambat Pencetakan e-KTP

Sejauh ini data Kemendagri menyatakan ada 1,9 juta data ganda sehingga menghambat pencetakan e-KTP. Bagi warga yang tak bisa mencetak e-KTP jika diketahui memiliki data ganda.

Data ganda dapat dimiliki ketika orang terkait telah melakukan pendataan untuk e-KTP lebih dari sekali di tempat yang berbeda. Agar mendapat e-KTP, orang terkait harus menghapus salah satu datanya ke Dinas Dukcapil.

"Dia harus memilih dengan cara menghapus datanya dan melakukan perekaman ulang. Paling banyak di Jawa Barat, Tengah, Timur, karena penduduknya banyak," kata Zudan.