Menhan: Senjata Polri Sesuai Izin dan Tak Bisa Hancurkan Tank
CNN Indonesia
Selasa, 03 Okt 2017 16:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadaan senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) milik Polri yang kini masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, sudah mendapatkan izin dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Ia menegaskan, persoalan perizinan senjata-senjata itu sudah sesuai prosedur.
"(Senjata Polri yang tertahan di Bandara Soetta) sudah sesuai prosedur, tinggal nanti di lapangan serah terimanya segala macam," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Ryamizard menjelaskan, rencana pengadaan senjata itu sudah disampaikan Polri sejak tahun lalu. Oleh karena itu, ia menampik, senjata yang didatangkan dari Bulgaria itu ilegal.
Meski demikian, Ryamizard tidak menjelaskan secara spesifik koordinasi atas surat tersebut sehingga menimbulkan polemik.
Ia hanya berkata surat tersebut ada di tingkat bawah Kemhan.
"Sudah koordinasi melalui surat. Saya lihat dan baca walaupun tahun lalu, sudah ada suratnya. Berarti sudah izin. Masih tingkat bawah saja. Ke depan Menhan atau siapa pun harus mempertegas kembali ya," ujarnya.
Di sisi lain, Ryamizard mengklarifikasi soal tertahannya senjata tersebut. Ia berkata, tertahannya senjata itu karena pihaknya sedang melakukan pengecekan dengan spesifikasi yang disampaikan.
Kemhan, kata dia, memiliki kewenangan untuk menentukan segala jenis senjata api apakah sesuai dengan prosedur atau kebutuhan.
"Begini, ada izin tapikan yang menentukan boleh atau tidak kita. Oh ini bukan standar, ini standar, ini boleh segala macam itu yang dilihat. (Jadi disesuaikan dengan spesifikasi yang direncanakan) iya," ujar Ryamizard.
Lebih dari itu, ia juga menyampaikan, berdasarkan analisanya senjata Polri tersebut tidak memiliki kesamaan spresifikasi dengan senjata militer yang mampu menghancurkan kendaraan perang.
"Kalau melihat apa yang saya lihat itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu adalah alutsista pelempar granat, gas air mata dan lain-lain. Jadi enggak ada untuk menghancurkan tank, itu enggak ada," ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan perizinan senjata-senjata itu sudah sesuai prosedur.
"(Senjata Polri yang tertahan di Bandara Soetta) sudah sesuai prosedur, tinggal nanti di lapangan serah terimanya segala macam," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Polemik Aturan Pengadaan Senjata |
Meski demikian, Ryamizard tidak menjelaskan secara spesifik koordinasi atas surat tersebut sehingga menimbulkan polemik.
"Sudah koordinasi melalui surat. Saya lihat dan baca walaupun tahun lalu, sudah ada suratnya. Berarti sudah izin. Masih tingkat bawah saja. Ke depan Menhan atau siapa pun harus mempertegas kembali ya," ujarnya.
Kemhan, kata dia, memiliki kewenangan untuk menentukan segala jenis senjata api apakah sesuai dengan prosedur atau kebutuhan.
"Begini, ada izin tapikan yang menentukan boleh atau tidak kita. Oh ini bukan standar, ini standar, ini boleh segala macam itu yang dilihat. (Jadi disesuaikan dengan spesifikasi yang direncanakan) iya," ujar Ryamizard.
Lebih dari itu, ia juga menyampaikan, berdasarkan analisanya senjata Polri tersebut tidak memiliki kesamaan spresifikasi dengan senjata militer yang mampu menghancurkan kendaraan perang.
"Kalau melihat apa yang saya lihat itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu adalah alutsista pelempar granat, gas air mata dan lain-lain. Jadi enggak ada untuk menghancurkan tank, itu enggak ada," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK