Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas di DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Komisaris Besar Indarto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan, klarifikasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi ini.

"Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan dan klarifikasi, termasuk minta audit investigasi pada BPK. Itu masih lidik," ucap Indarto saat dihubungi, Jumat (6/10).

Terkait jumlah puskesmas yang terkait dengan dugaan korupsi ini, dia mengaku belum dapat memastikan secara detail.

Lihat juga: Gaya Nyentrik Djarot Tunggangi Vespa Merah ke Balai Kota

Indarto hanya mengatakan, kerugian negara dari dugaan korupsi ini diperkirakan sekitar Rp200 miliar.

"Mungkin saya akan cek dulu apa yang kami lidik itu 18 Puskesmas," katanya.

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran dalam kasus korupsi ini berupa keterlambatan penyelesaian pembangunan, bukan berupa penggelembungan anggaran.

Lihat juga: Djarot Curigai DPRD Terkait Penundaan Raperda Reklamasi

Indarto menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dalam keterlambatan penyelesaian pembangunan Puskemas ini.

"Kalau tidak salah bukan ada perbuatan yang melawan hukum, seperti mark up, hanya keterlambatan penyelesaian. Jadi harusnya selesainya Desember tahun berapa, itu belum selesai sehingga diperpanjang Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Belasan rumah sakit itu telah diresmikan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu 4 Oktober silam.

Puskesmas itu merupakan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Pembangunan Puskesmas itu, menurut Djarot, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan perorangan yang optimal, preventif, kuratif.

Lihat juga: Raperda Reklamasi Mandek, DPRD DKI Tunggu Moratorium Dicabut