Fadli Zon Nilai Pidato Jokowi di HUT TNI Biasa Saja
CNN Indonesia
Jumat, 06 Okt 2017 16:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap pidato Presiden Joko Widodo yang mengingatkan TNI agar tidak berpolitik praktis, sebagai pidato yang normatif. Menurutnya, TNI sudah seharusnya bersikap netral.
"Memang sudah seharusnya demikian," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/10).
Fadli menuturkan, TNI tidak bisa dijadikan alat untuk berpolitik oleh siapapun. Sebagai alat pertahanan negara, TNI harus fokus menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara.
Lebih lanjut, Fadli mengaku sepakat dengan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam HUT ke-72 TNI yang menyebut politik TNI adalah mengabdi kepada NKRI.
"Politik dari TNI adalah politik negara dan tidak boleh sebagai alat negara untuk kepentingan politik," ujarnya.
Jokowi dan Gatot saling menyinggung soal kesetiaan dan politik TNI ketika keduanya berpidato dalam puncak peringatan HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, 5 Oktober.
[Gambas:Video CNN]
Jokowi yang saat itu bertindak sebagai inspektur upacara, dalam pidatonya mengingatkan TNI tidak terlibat dalam politik praktis.
TNI harus menerapkan politik berdasarkan kepentingan negara yang berarti menempatkan loyalitasnya hanya kepada rakyat, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
"Bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Jokowi.
"Politik dan loyalitas itu berarti kesetiaan menjaga kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, kesetiaan pada pemerintah yang sah."
Di panggung yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pidatonya meminta masyarakat tidak meragukan kesetiaan TNI pada NKRI.
Gatot mengklaim, TNI menjunjung tinggi sumpah prajurit dan setia kepada NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.
"Pada saat yang sama saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun," kata Gatot.
Acara di Cilegon, Banten itu, diwarnai oleh insiden kemacetan yang membuat Jokowi terpaksa harus jalan kaki sejauh 2 kilometer untuk mencapai lokasi.
"Memang sudah seharusnya demikian," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/10).
Fadli menuturkan, TNI tidak bisa dijadikan alat untuk berpolitik oleh siapapun. Sebagai alat pertahanan negara, TNI harus fokus menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi dan Gatot saling menyinggung soal kesetiaan dan politik TNI ketika keduanya berpidato dalam puncak peringatan HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, 5 Oktober.
[Gambas:Video CNN]
Jokowi yang saat itu bertindak sebagai inspektur upacara, dalam pidatonya mengingatkan TNI tidak terlibat dalam politik praktis.
"Bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Jokowi.
"Politik dan loyalitas itu berarti kesetiaan menjaga kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, kesetiaan pada pemerintah yang sah."
Lihat juga:Jenderal Gatot: Jangan Ragukan Kesetiaan TNI |
Gatot mengklaim, TNI menjunjung tinggi sumpah prajurit dan setia kepada NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.
"Pada saat yang sama saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun," kata Gatot.
Acara di Cilegon, Banten itu, diwarnai oleh insiden kemacetan yang membuat Jokowi terpaksa harus jalan kaki sejauh 2 kilometer untuk mencapai lokasi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK