Wiranto Persilakan BPK Audit Alutsista TNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit anggaran Kementerian Pertahanan soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

"Kalau audit saya enggak ada masalah, pengadaan alutsista itu diaudit boleh-boleh saja," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (10/10).

Meski memperbolehkan, Wiranto meminta BPK untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana sistem audit terhadap pengadaan alutsista tersebut.

Lihat juga: BPK Sebut Panglima dan Menhan Tolak Audit Alutsista

"Nanti saya tanya dulu auditnya bagaimana," ujarnya.

Terkait dengan kabar penolakan audit alustista oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Panglima ABRI itu meminta untuk mendengarkan penjelasan dari kedua pihak tentang penolakan tersebut.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK tengah mengaudit anggaran Kemhan perihal pengadaan alutsista.

Menurutnya Kemhan masuk ke dalam perhitungan aset negara dalam laporan keuangan.

Lihat juga: TNI: Amunisi Tajam Pesanan Brimob Polri Bisa Mematikan

"Saya belum dapat laporan perkembangannya. Tetapi kemungkinan itu masuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” kata Moermahadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Moermadi menyampaikan audit dengan tujuan tertentu tersebut dilakukan untuk mengetahui bila terjadi penyimpangan dalam anggaran alutsista tersebut.

BPK, lanjutnya juga menjamin aset alutsista yang menjadi rahasia negara tidak akan terbongkar sehingga laporan akan dibuat sedemikian rupa untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Lihat juga: TNI Simpan Peluru Mematikan Milik Brimob