Pasukan Pink, Penjaga Ruang Publik Gagasan Ahok
CNN Indonesia
Kamis, 12 Okt 2017 06:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 1.900 petugas berpakaian serba merah jambu (pink) berjejer di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (10/10). Ribuan orang itu akan ditugaskan untuk mengelola ratusan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang tersebar di beberapa kelurahan di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menamainya pasukan pink. "Pasukan pink itu sebenarnya adalah mereka yang direkrut untuk mengelola RPTRA. Ide untuk RPTRA itu berasal dari Ibu Vero (istri Ahok) dan Pak Ahok, kemudian dibicarakan sama Bu Happy (istri Djarot) dan sebagai ujung tombaknya dinas PPAPP," kata Djarot.
Seragam pasukan pink terbilang cukup spesial dibanding pasukan yang sudah dibentuk oleh Ahok-Djarot sebelumnya. Sebut saja pasukan oranye petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pasukan kuning yang bertugas menangani sarana jalan, pasukan biru yang mengelola tata air, atau pasukan hijau yang mengurus pertamanan.
Pada dasarnya, seragam pasukan pink adalah batik berwarna dasar merah jambu. Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1853 tahun 2017 tentang Atribut Pengelola RPTRA, warna dasar merah jambu melambangkan cinta kasih. Artinya, pengelola RPTRA hadir untuk melayani masyarakat Jakarta dengan hati dan penuh cinta kasih.
Penggunaan batik sendiri merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ada tiga unsur bentuk utama pada motif seragam pasukan pink.
Pertama, daun semanggi sebagai lambang semangat dan keberuntungan. Kedua, burung sebagai upaya meraih cita-cita. Ketiga, ombak atau gelombang yang artinya berinteraksi dan bergerak bersama terus menerus tanpa batas.
Ketiga motif tersebut dikombinasikan dengan motif-motif kecil lainnya yang melambangkan RPTRA berdiri untuk melayani warga tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Saat ini, Kepgub tersebut sudah ditandatangani oleh Djarot dan masih dalam perundangan di biro hukum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Dien Ernawati menyatakan, pink diyakini warna yang tepat sebagai simbol kekeluargaan, sebab RPTRA adalah lahan keluarga, tanpa batas usia, untuk bermain dan belajar.
Dinas PPAPP sendiri merupakan dinas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan RPTRA agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya, tanpa adanya penyimpangan.
"Pink untuk menandakan kekeluargaan untuk anak, ibu, dan lansia karena keluarga sebagai agen perubahan," kata Dien.
Dibalut seragam yang elok, banyak tugas harus diemban oleh pasukan pink. Dien menyebutkan, tugas mereka antara lain membuka dan menutup RPTRA yang beroperasi dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.
Kemudian, melayani pengunjung RPTRA yang rentang usinya mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Selain itu, pasukan pink juga harus menjadwalkan pelatihan untuk anak dan ibu. Misalkan, pelatihan seni menari dan menyanyi untuk anak, pelatihan keterampilan ibu-ibu sebagaimana dilakukan tim pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), hingga edukasi laktasi bagi ibu.
Pasukan pink juga harus berkoordinasi dengan perusahaan yang hendak menyelenggarakan program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat di RPTRA tersebut.
Dengan tugas yang cukup berat, Dien menyebut, pasukan pink atau pengelola RPTRA dipilih dari seleksi yang ketat. Alurnya, lurah RPTRA setempat menyerahkan nama-nama warga bakal calon pengelola RPTRA.
Pengelola RPTRA memang diprioritaskan pada warga kelurahan setempat. Sehingga, antara tempat tinggal petugas dengan lokasi kerja RPTRA berdekatan.
Kemudian, seleksi dilakukan oleh Dinas PPAPP dengan menyelenggarakan rangkaian tes, seperti tes kepribadian dan psikotes.
Nantinya, akan dipekerjakan enam anggota pasukan pink di setiap RPTRA yang bekerja berdasarkan shift, yakni shift siang dan shift malam.
Dien mengungkapkan, jika pasukan pink dinilai tidak mampu menjaga RPTRA, misal, terjadi pelecehan seksual atau kekerasan di sana, sanksinya pun tidak main-main, yakni pemecatan.
"Itu artinya dia lalai," ujar Dien.
Untuk urusan upah, pasukan pink berhak mendapat 13 kali gaji dalam setahun. Gaji per bulan itupun sesuai UMP DKI Jakarta yakni sekitar Rp3,4 juta.
Mereka juga akan mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari Pemprov DKI.
Status pasukan pink merupakan pekerja harian lepas (PHL). Mereka dikontrak selama setahun dan tidak ada kenaikan jabatan, layaknya pasukan warna-warni lainnya.
Dien menyebut, sejak 2015 pengelola RPTRA belum mempunyai identitas khusus sehingga membingungkan pengunjung yang datang meminta bantuan. Terlebih, dari 289 RPTRA yang telah berdiri di Jakarta hingga saat ini, di sejumlah 12 RPTRA terdapat Posko Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
"Nggak ada bedanya pengelola RPTRA dengan pengunjung karena memang nggak punya seragam. Beda dengan pasukan oranye yang bertugas membersihkan lingkungan," kata Dien.
Dien bercerita, ide awal pasukan pink bermula tak lama setelah RPTRA Kalijodo diresmikan pada Februari 2017 lalu oleh Basuki Tjahaja Purnama.
RPTRA yang bertempat di bekas lokasi prostitusi itu dipadati ribuan pengunjung setiap hari dan sulit dipantau.
Pengelola RPTRA Kalijodo tidak menggunakan seragam khusus yang membedakan antara dirinya dengan pengunjung lain. Sehingga, pengunjung sulit meminta tolong karena tidak tahu harus bertanya pada siapa.
"Ide itu muncul setelah adanya Kalijodo, Kalau ada anak jatuh atau kepleset, lalu bagaimana? Nah, ide itu muncul bahwa pengelola harus dikasih identitas," ujar Dien.
Maka itu, Dien melanjutkan, disusunlah pergub tentang atribut pengelola RPTRA tersebut. Keputusan ini ditetapkan pada 9 Oktober 2017.
Dengan demikian, petugas pink tak hanya diharapkan dapat mengelola RPTRA, tetapi juga dapat membina masyarakat sehingga lebih teredukasi, terlatih minat dan bakatnya, serta menambah minat masyarakat ke RPTRA.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menamainya pasukan pink. "Pasukan pink itu sebenarnya adalah mereka yang direkrut untuk mengelola RPTRA. Ide untuk RPTRA itu berasal dari Ibu Vero (istri Ahok) dan Pak Ahok, kemudian dibicarakan sama Bu Happy (istri Djarot) dan sebagai ujung tombaknya dinas PPAPP," kata Djarot.
Seragam pasukan pink terbilang cukup spesial dibanding pasukan yang sudah dibentuk oleh Ahok-Djarot sebelumnya. Sebut saja pasukan oranye petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pasukan kuning yang bertugas menangani sarana jalan, pasukan biru yang mengelola tata air, atau pasukan hijau yang mengurus pertamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penggunaan batik sendiri merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ada tiga unsur bentuk utama pada motif seragam pasukan pink.
Ketiga motif tersebut dikombinasikan dengan motif-motif kecil lainnya yang melambangkan RPTRA berdiri untuk melayani warga tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Saat ini, Kepgub tersebut sudah ditandatangani oleh Djarot dan masih dalam perundangan di biro hukum.
 Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat didampingi Istri Happy Farida (kanan) menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian 100 RPTRA di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Selasa (10/10). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) |
Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Dien Ernawati menyatakan, pink diyakini warna yang tepat sebagai simbol kekeluargaan, sebab RPTRA adalah lahan keluarga, tanpa batas usia, untuk bermain dan belajar.
Dinas PPAPP sendiri merupakan dinas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan RPTRA agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya, tanpa adanya penyimpangan.
"Pink untuk menandakan kekeluargaan untuk anak, ibu, dan lansia karena keluarga sebagai agen perubahan," kata Dien.
Dibalut seragam yang elok, banyak tugas harus diemban oleh pasukan pink. Dien menyebutkan, tugas mereka antara lain membuka dan menutup RPTRA yang beroperasi dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.
Kemudian, melayani pengunjung RPTRA yang rentang usinya mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Selain itu, pasukan pink juga harus menjadwalkan pelatihan untuk anak dan ibu. Misalkan, pelatihan seni menari dan menyanyi untuk anak, pelatihan keterampilan ibu-ibu sebagaimana dilakukan tim pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), hingga edukasi laktasi bagi ibu.
 Petugas meletakan pecahan tembok Berlin di RPTRA dan RTH Kalijodo, Jakarta (26/9). |
Pasukan pink juga harus berkoordinasi dengan perusahaan yang hendak menyelenggarakan program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat di RPTRA tersebut.
Dengan tugas yang cukup berat, Dien menyebut, pasukan pink atau pengelola RPTRA dipilih dari seleksi yang ketat. Alurnya, lurah RPTRA setempat menyerahkan nama-nama warga bakal calon pengelola RPTRA.
Pengelola RPTRA memang diprioritaskan pada warga kelurahan setempat. Sehingga, antara tempat tinggal petugas dengan lokasi kerja RPTRA berdekatan.
Kemudian, seleksi dilakukan oleh Dinas PPAPP dengan menyelenggarakan rangkaian tes, seperti tes kepribadian dan psikotes.
Nantinya, akan dipekerjakan enam anggota pasukan pink di setiap RPTRA yang bekerja berdasarkan shift, yakni shift siang dan shift malam.
Dien mengungkapkan, jika pasukan pink dinilai tidak mampu menjaga RPTRA, misal, terjadi pelecehan seksual atau kekerasan di sana, sanksinya pun tidak main-main, yakni pemecatan.
"Itu artinya dia lalai," ujar Dien.
Untuk urusan upah, pasukan pink berhak mendapat 13 kali gaji dalam setahun. Gaji per bulan itupun sesuai UMP DKI Jakarta yakni sekitar Rp3,4 juta.
Mereka juga akan mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari Pemprov DKI.
Status pasukan pink merupakan pekerja harian lepas (PHL). Mereka dikontrak selama setahun dan tidak ada kenaikan jabatan, layaknya pasukan warna-warni lainnya.
 Anak-anak bermain di RPTRA & RTH Kalijodo. CNN Indonesia/Elise Dwi Ratnasari |
Dien menyebut, sejak 2015 pengelola RPTRA belum mempunyai identitas khusus sehingga membingungkan pengunjung yang datang meminta bantuan. Terlebih, dari 289 RPTRA yang telah berdiri di Jakarta hingga saat ini, di sejumlah 12 RPTRA terdapat Posko Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
"Nggak ada bedanya pengelola RPTRA dengan pengunjung karena memang nggak punya seragam. Beda dengan pasukan oranye yang bertugas membersihkan lingkungan," kata Dien.
Dien bercerita, ide awal pasukan pink bermula tak lama setelah RPTRA Kalijodo diresmikan pada Februari 2017 lalu oleh Basuki Tjahaja Purnama.
RPTRA yang bertempat di bekas lokasi prostitusi itu dipadati ribuan pengunjung setiap hari dan sulit dipantau.
Pengelola RPTRA Kalijodo tidak menggunakan seragam khusus yang membedakan antara dirinya dengan pengunjung lain. Sehingga, pengunjung sulit meminta tolong karena tidak tahu harus bertanya pada siapa.
"Ide itu muncul setelah adanya Kalijodo, Kalau ada anak jatuh atau kepleset, lalu bagaimana? Nah, ide itu muncul bahwa pengelola harus dikasih identitas," ujar Dien.
Maka itu, Dien melanjutkan, disusunlah pergub tentang atribut pengelola RPTRA tersebut. Keputusan ini ditetapkan pada 9 Oktober 2017.
Dengan demikian, petugas pink tak hanya diharapkan dapat mengelola RPTRA, tetapi juga dapat membina masyarakat sehingga lebih teredukasi, terlatih minat dan bakatnya, serta menambah minat masyarakat ke RPTRA.
Lihat juga:Djarot Resmikan 100 RPTRA: Ini Amanat Ahok |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK