Penyerangan Kantor Kemendagri dan Pembelajaran Politik Papua

Dika Dania Kardi , CNN Indonesia | Jumat, 13/10/2017 10:35 WIB
Penyerangan Kantor Kemendagri dan Pembelajaran Politik Papua
Jakarta, CNN Indonesia -- Pentas demokrasi di Papua menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah. Pada 14 September 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kegusaran pemerintah bahwa persoalan Pilkada 2017 di Papua bisa berpengaruh pada Pemilihan Gubernur 2018.

Dari 11 Pilkada yang digelar di Papua pada 2017, pemerintah memberi perhatian ke lima daerah yakni Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Jayapura, dan Yapen.


Pada Rabu (11/10) petang, keributan terjadi di komplek Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Massa salah satu pendukung calon dalam Pilkada 2017 di Tolikara menuntut Mendagri membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi dan tak melantik pasangan bupati-wakil bupati di wilayah itu.

Sepuluh orang terluka, mobil dinas dan sejumlah bagian dari kantor Kemendagri rusak akibat amuk massa yang mengatasnamakan diri Barisan Merah Putih Tolikara tersebut. Polisi mengamankan 15 orang massa yang mengamuk, dan telah menetapkan 11 di antaranya sebagai tersangka.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan kontestasi politik yang bermasalah di Papua merupakan akar masalah penyerangan kantor Kemendagri oleh oknum pendukung calon pasangan kepala daerah Kabupaten Tolikara.

“Akar masalahnya terjadi kontestasi politik yang kurang sehat di Papua,” ujar Tito di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut Tito salah satu akar masalah yang terjadi di Papua menyangkut dengan sistem pemilihan. Pria yang pernah menjabat Kapolda Papua itu mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem pemilu di Papua, terutama di wilayah pegunungan.

“Ke depan perlu kita kaji bagaimana sistem pemilihan di Papua, terutama daerah gunung. (Apakah) sistem noken representatif, apakah mungkin ini efektif,” ujarnya.

Amuk Massa di Kemendagri & Cermin Tak Siap Kalah di PilkadaTito Karnavian. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)

Selain meminta evaluasi sistem pemilu, Tito meminta Kapolda Papua saat ini Irjen Boy Rafli Amar dan Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Ridja bekerjasama dengan Panglima Kodam TNI di wilayah masing-masing, serta seluruh pemangku pentingan untuk mengantisipasi risiko masalah keamanan di sana.

Tito juga mengimbau seluruh peserta pemilu untuk tidak merayakan kemenangannya secara berlebihan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung konflik.

“Yang menang tolong rangkul segera yang kalah. Yang kalah juga jangan berbuat semaunya, harus legowo,” ujarnya.

Terkait perusakan di kantor Kemendagri, Tito menegaskan itu adalah tindak pidana dan polisi bakal memprosesnya.

“Ada yang terbukti, proses hukum. Tidak boleh [menyampaikan aspirasi] dengan cara kekerasan, meksipun mungkin mereka, saya paham, barisan merah putih ini menyuarakan ketidakpuasan karena calon mereka dikalahkan di MK,” ujar Tito.


Sehari sebelum perusakan di kantor Kemendagri, Kapolda Papua Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya telah memetakan wilayah dan tokoh-tokoh yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat jelang Pilkada Papua 2018.

Dalam keterangan yang disampaikan di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian di Semarang tersebut, Boy enggan menyebut sosok-sosok penyulut konflik yang masuk dalam pantauan itu. Boy pun menyatakan polisi mengambil langkah antisipasi dengan mengedepankan komunikasi dan dialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, adat, agama, dan partai politik.

Boy meyakini, cara itu dapat meminimalisasi mobilisasi massa dalam setiap tahapan Pilkada meski pihaknya menegaskan tetap mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang memantik konflik.

Terkait gangguan keamanan dan ketertiban imbas dari konstestasi pemilihan umum, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan perlu pendidikan kader agar siap kalah.

Untuk itu, menurut Titi, setiap partai politik memiliku peran penting dalam menentukan kualitas pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.

Selain mempersiapkan diri untuk memenangkan pilkada, partai politik juga seharusnya turut meredam emosi kader pasangan calon beserta para pendukungnya untuk menerima kekalahan.

"Ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan peran partai politik untuk mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. Jangan sampai parpol membiarkan terjadinya provokasi, apalagi penggunaan kekerasan dalam pilkada," kata Titi seperti dikutip dari Antara.

"Saya yakin para elite ikut berkontribusi dalam memanaskan suasana. Kalau elitenya punya jiwa besar dengan menghormati proses pilkada dan segala upaya hukumnya, maka kejadian seperti pilkada Tolikara itu tidak perlu terjadi," kata Titi.