KPK Panggil Budi Karya, Saksi Kasus Suap Dirjen Hubla

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Budiono.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka APK (Adiputra Kurniawan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/10).

Adiputra adalah Komisaris PT Adhiguna Keruktama yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan suap di Kementerian Perhubungan.

Hari ini adalah panggilan pertama dari KPK terhadap Budi Karya dalam kasus mantan anak buahnya tersebut. Budi Karya diduga mengetahui perbuatan Tonny yang disinyalir menerima suap dan grafikasi hingga mencapai Rp20 miliar.

Lihat juga: KPK Bidik Proyek Lain di Kemenhub Terkait Suap Dirjen Hubla

Selain memanggil Budi Karya, penyidik KPK juga bakal memeriksa Kepala Seksi Promosi Direktorat Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Sapril Imanuel Ginting, pihak swasta Komang Suyawati dan Oscar Budiono BSC.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka APK," ujar Febri.

Tak hanya para saksi, penyidik KPK juga memanggil Adiputra selaku tersangka pemberi suap kepada Tonny. Adiputra diduga memberikan uang sebesar Rp1,174 miliar ke Tonny untuk proyek di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.
Dalam kasus suap ini, Tonny dan Adiputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tonny diduga menerima gratifikasi dan suap yang totalnya mencapai Rp20 miliar.

Lihat juga: Dirjen Hubla Kerap Layani Investor Asing di Kantor

Uang tersebut disita KPK saat penangkapan Tonny pada 23 Agustus 2017. Uang sebesar Rp18,9 miliar disimpan dalam 33 tas ransel, sementara sekitar Rp1,174 miliar disita dari rekening Bank Mandiri.

Uang sebesar Rp1,174 miliar itu diduga sebagai suap yang diberikan Adiputra untuk mendapatkan proyek di Pelabuhan Tanjung Emas itu.