Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk bersabar dalam menagih janji soal sikap Pemprov DKI Jakarta perihal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Komitmen pelaksanaan janji-janji kampanye sudah ditularkan bertahap kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI.
"Sabar dulu, semua sabar. Kami dengan betul-betul tidak tergesa-tergesa, tidak terburu-buru. Sehingga, kebijakan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat ini bisa kita hadirkan untuk memastikan warga Jakarta yang adil dan makmur," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/10).
Sejak masa kampanye Pilkada 2017, Anies-Sandi memang vokal menyuarakan janjinya menolak reklamasi. Padahal, pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, telah mencabut moratorium reklamasi di Teluk Jakarta, sepuluh hari sebelum Anies-Sandi dilantik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Sandi meminta agar media tidak memanaskan situasi dengan sejumlah isu. Diantaranya, soal kabar absennya Sandi dalam dua kali pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas kelanjutan proyek reklamasi.
Sandi menegaskan bahwa atas dirinya sudah menghadap Luhut, sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan menggelar rapat lanjutan. Hal itu dilakukan atas usul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Jadi, jangan terlalu dikompor-komporin, jangan terlalu Ariston (merek pemanas air), teman-teman dari media," Sandi berseloroh.
Pria yang juga Pengusaha itu menyatakan, dirinya sudah memberikan pengarahan kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pada hari Selasa (17/10), soal posisi Anies-Sandi dalam menolak proyek reklamasi dan janji-janji kampanye lainnya.
"Posisi Pemprov jelas. Kami sudah berikan pengarahan di pertemuan pertama bahwa kita membawa mandat dari warga Jakarta," kata Sandi.
Dengan demikian, kata Sandi, ia berharap jajaran Pemprov DKI menerjemahkan amanatnya dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki selama bertahun-tahun.
"Kita enggak pernah mau berseberangan, kita cari tentunya sebuah prosesi yang terbuka dan berkeadilan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat," kata Sandi.