Pemda Diminta Inventarisasi Aset Untuk Tunjang Program Jokowi
CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 23:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta setiap pemerintah daerah menginventarisasi aset guna menunjang program pembangunan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Tjahjo mengatakan aset-aset milik Pemda itu dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur ekonomi maupun sosial. Pemerintahan Jokowi sendiri menargetkan mampu menyelesaikan 90 persen program pembangunan infrastruktur pada akhir 2018 mendatang.
"Satu juta rumah program Pak Jokowi hanya selesai 8 persen problem-nya hanya satu, aset tanah," kata Tjahjo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/10).
"Terakhir urusan pangan, mudah-mudahan dengan 59 irigasi besar, hampir 2 ribu embung kecil menengah dan pembangunan energinya selesai mudah-mudahan mendorong di sektor pangan ini," sambung Tjahjo.
Tjahjo mengatakan target penyelesaian pembangunan tahun depan telah dicanangkan Jokowi. Setelah 3 tahun Jokowi memimpin negara ini, maka tahun depan ditargetkan sebanyak 90 persen program sudah rampung.
Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu pun mengatakan penyelesaian tahap akhir direncanakan pada 2019. Namun, dari itu semua ada satu program pembangunan yang diprediksi tak bisa tercapai di akhir kepresidenan periode 2014-2019, yaitu pembuatan jalur kereta api Lintas Kalimantan.
Untuk mencegah munculnya hambatan pembangunan hingga dua tahun ke depan, Tjahjo berpesan agar tak ada lagi masalah menyangkut kepemilikan barang serta perbatasan daerah.
Tjahjo menilai sengketa antardaerah dapat merepotkan pemerintah pusat karena bisa berdampak terganggunya proses pembangunan. Setelah 3 tahun Jokowi memimpin pemerintahan negara ini, Tjahjo pun menugaskan agar Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah untuk mampu menyelesaikan masalah batas-batas daerah hingga tahun depan.
"Ada perbatasan yang kecil di Bukittinggi atau Padang itu sudah 15 tahun tidak selesai, Belum di Barito, perbatasan Riau dengan Sumut, saya kira Dirjen Adwil siap untuk menyelesaikan paling lambat tahun depan," kata Tjahjo.
Tercatat jumlah segmen batas antardaerah yang belum ditetapkan saat ini adalah 169, menurun dari jumlah 215 pada akhir 2016.
Jika ditotal, ada 977 segmen batas antardaerah di Indonesia yang terdiri atas 162 segmen antarprovinsi dan 815 antarkabupaten/kota. Kemendagri telah menyelesaikan 453 segmen dengan 364 Peraturan Mendagri.
Tjahjo mengatakan aset-aset milik Pemda itu dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur ekonomi maupun sosial. Pemerintahan Jokowi sendiri menargetkan mampu menyelesaikan 90 persen program pembangunan infrastruktur pada akhir 2018 mendatang.
"Satu juta rumah program Pak Jokowi hanya selesai 8 persen problem-nya hanya satu, aset tanah," kata Tjahjo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terakhir urusan pangan, mudah-mudahan dengan 59 irigasi besar, hampir 2 ribu embung kecil menengah dan pembangunan energinya selesai mudah-mudahan mendorong di sektor pangan ini," sambung Tjahjo.
Tjahjo mengatakan target penyelesaian pembangunan tahun depan telah dicanangkan Jokowi. Setelah 3 tahun Jokowi memimpin negara ini, maka tahun depan ditargetkan sebanyak 90 persen program sudah rampung.
Untuk mencegah munculnya hambatan pembangunan hingga dua tahun ke depan, Tjahjo berpesan agar tak ada lagi masalah menyangkut kepemilikan barang serta perbatasan daerah.
Tjahjo menilai sengketa antardaerah dapat merepotkan pemerintah pusat karena bisa berdampak terganggunya proses pembangunan. Setelah 3 tahun Jokowi memimpin pemerintahan negara ini, Tjahjo pun menugaskan agar Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah untuk mampu menyelesaikan masalah batas-batas daerah hingga tahun depan.
"Ada perbatasan yang kecil di Bukittinggi atau Padang itu sudah 15 tahun tidak selesai, Belum di Barito, perbatasan Riau dengan Sumut, saya kira Dirjen Adwil siap untuk menyelesaikan paling lambat tahun depan," kata Tjahjo.
Tercatat jumlah segmen batas antardaerah yang belum ditetapkan saat ini adalah 169, menurun dari jumlah 215 pada akhir 2016.
Jika ditotal, ada 977 segmen batas antardaerah di Indonesia yang terdiri atas 162 segmen antarprovinsi dan 815 antarkabupaten/kota. Kemendagri telah menyelesaikan 453 segmen dengan 364 Peraturan Mendagri.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK