Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan banyak kemajuan dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun, PAN menilai masih ada catatan yang menjadi sorotan, yakni tentang penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017. Yandir, menilai ada keberpihakan pemerintah pada salah satu calon gubernur.
"Kalau masalah demokrasi mungkin yang paling kentara, Pilkada DKI saja. Penampakan keberpihakan pemerintah dalam tanda kutip sangat terlihat, itu sebaiknya jangan diulangi lagi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
Pilkada DKI Jakarta 2017, diikuti tiga pasangan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui pemilihan dua putaran, pada akhirnya pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah mengalahkan pasangan Ahok-Djarot dengan perolehan 57,96 persen melawan 42,04 persen.
Saat di putaran kedua, Anies-Sandi didukung Gerindra, PKS dan PAN. Sementara Ahok-Djarot, didukung PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura yang merupakan partai pendukung pemerintah.
Meski demikian, Yandri mengapresiasi kelancaran Pilkada serentak yang sudah dua kali diselenggarakan pada 2015 dan 2017.
Dia berharap Pilkada serentak 2018 akan selancar dua episode sebelumnya.
"Insyaallah di 171 lancar. Itu kemajuan," kata Anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan, dari sisi politik, Yandri menilai kabinet Jokowi-JK sering menunjukan kegaduhan dan tidak sinkron antara para menteri, terutama terkait pernyataan di media.
Jokowi-JK pun dinilai perlu untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya.
"Perlu, saya kira Pak Jokowi perlu tegas," kata Yandri.