Mendagri: Jakarta dan Sumbar Bikin Indeks Demokrasi Turun
CNN Indonesia
Jumat, 20 Okt 2017 01:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menuding Jakarta dan Sumatera Barat sebagai penyebab turunnya Indeks Demokrasi Prestasi (IDP). Turunnya IDP yang semula pada 2016 mencapai 72,82 persen menjadi 70,09 persen pada 2017 itu disebut Tjahjo imbas dari Pilkada DKI Jakarta awal tahun ini.
"Tolak ukur (turunnya) IDP tidak bisa kita lihat secara menyeluruh dari data yang ada, yang turun kan cuma DKI Jakarta dan Sumbar," kata Tjahjo di Kawasan Sekretariat Negera, Jakarta, Kamis (19/10).
Maka kata Tjahjo, meskipun nilai IDP terus mengalami penurunan, tetapi masyarakat di Indonesia tetap bisa merasakan keamanan demokrasi dan berpolitik.
Tjahjo pun optimis IDP tahun depan bisa meningkat, karena Pilkada DKI yang dia sebut sebagai penyebab menurunnya IDP ini tak akan diselenggarakan selama lima tahun ke depan.
"Tahun depan kami optimis bisa naik," kata Tjahjo.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyebut ada berbagai indikator dalam menentukan capaian IDP. Alhasil, IDP itu bukan hanya indikator penentu kerja pemerintah.
"Indikatornya banyak sekali, indikatornya tidak hanya menyangkut kerja pemerintah, tapi apa yang terjadi di masyarakat juga menjadi indikator," kata Wiranto.
Oleh karenanya, berbagai polemik yang terjadi saat Pilkada serentak pun dikatakan dia bisa menjadi indikator menurunnya IDP tahun ini.
"Indikator muncul tatkala ada Pemilu, dan inilah yang membangun skors dari indeks itu," katanya.
Diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia selama masa kerja tiga tahun Jokowi-Jusuf Kalla mengalami penurunan sekitar tiga poin. Penurunan ini tidak hanya terjadi di 2017, tetapi pada 2016 pun IDP Indonesia terus menerus mengalami penurunan.
Pada 2015, IDP Indonesia mencapai 73,04 persen, kemudian pada 2016 IDP pun mengalami sedikit penurunan menjadi 72,82 persen, dan di tahun 2017 penurunan IDP itu kembali terjadi hingga mencapai 70,09 persen.
"Tolak ukur (turunnya) IDP tidak bisa kita lihat secara menyeluruh dari data yang ada, yang turun kan cuma DKI Jakarta dan Sumbar," kata Tjahjo di Kawasan Sekretariat Negera, Jakarta, Kamis (19/10).
Maka kata Tjahjo, meskipun nilai IDP terus mengalami penurunan, tetapi masyarakat di Indonesia tetap bisa merasakan keamanan demokrasi dan berpolitik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo pun optimis IDP tahun depan bisa meningkat, karena Pilkada DKI yang dia sebut sebagai penyebab menurunnya IDP ini tak akan diselenggarakan selama lima tahun ke depan.
"Tahun depan kami optimis bisa naik," kata Tjahjo.
"Indikatornya banyak sekali, indikatornya tidak hanya menyangkut kerja pemerintah, tapi apa yang terjadi di masyarakat juga menjadi indikator," kata Wiranto.
Oleh karenanya, berbagai polemik yang terjadi saat Pilkada serentak pun dikatakan dia bisa menjadi indikator menurunnya IDP tahun ini.
"Indikator muncul tatkala ada Pemilu, dan inilah yang membangun skors dari indeks itu," katanya.
Diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia selama masa kerja tiga tahun Jokowi-Jusuf Kalla mengalami penurunan sekitar tiga poin. Penurunan ini tidak hanya terjadi di 2017, tetapi pada 2016 pun IDP Indonesia terus menerus mengalami penurunan.
Pada 2015, IDP Indonesia mencapai 73,04 persen, kemudian pada 2016 IDP pun mengalami sedikit penurunan menjadi 72,82 persen, dan di tahun 2017 penurunan IDP itu kembali terjadi hingga mencapai 70,09 persen.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK