Mendagri Tjahjo Klaim Pilkada Serentak di Masa Jokowi Sukses
CNN Indonesia
Jumat, 20 Okt 2017 04:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri mengklaim pilkada serentak selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selalu berjalan lancar. Dalam tiga tahun terakhir pilkada serentak telah diselenggarakan dua kali, yakni pada 2015 dan 2017.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pelaksanaan pilkada yang lancar dapat dilihat dari meningkatnya angka partisipasi masyarakat. Dia mengklaim ada 72 persen pemilih yang berpartisipasi di pilkada serentak terakhir.
"Tapi memang masih ada indikasi money politic tapi secara prinsip berkurang," ujar Tjahjo di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (19/10).
Pelaksanaan pilkada serentak juga disebut tak diwarnai praktik kampanye dengan ujaran kebencian. Tjahjo berkata, ujaran kebencian hanya masif ditemukan di Pilkada DKI Jakarta.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu optimis pelaksanaan pilkada serentak tahun depan kembali berjalan lancar. Pengamanan Pilkada serentak 2018 disebutnya sudah siap, terlebih untuk daerah-daerah yang diindikasikan rawan konflik.
"Pilkada tahun depan sudah berbau pileg dan pilpres karena Agustus sudah pendaftaran capres," ujarnya.
Meski pelaksanaan Pilkada diklaim sukses, Tjahjo mengakui adanya imbas negatif dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Ia mengungkap banyak calon kepala daerah petahana yang menggunakan anggaran daerah untuk ikut Pilkada. Hal tersebut terbukti dari maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
"Banyaknya calon petahana yang masih gunakan anggaran daerah, APBD, masih ada KKN, masih ada pungli, upeti, sehingga meningkat tren kepala daerah yang mau mencalonkan kembali di-OTT KPK," ujarnya.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pelaksanaan pilkada yang lancar dapat dilihat dari meningkatnya angka partisipasi masyarakat. Dia mengklaim ada 72 persen pemilih yang berpartisipasi di pilkada serentak terakhir.
"Tapi memang masih ada indikasi money politic tapi secara prinsip berkurang," ujar Tjahjo di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu optimis pelaksanaan pilkada serentak tahun depan kembali berjalan lancar. Pengamanan Pilkada serentak 2018 disebutnya sudah siap, terlebih untuk daerah-daerah yang diindikasikan rawan konflik.
"Pilkada tahun depan sudah berbau pileg dan pilpres karena Agustus sudah pendaftaran capres," ujarnya.
Meski pelaksanaan Pilkada diklaim sukses, Tjahjo mengakui adanya imbas negatif dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Ia mengungkap banyak calon kepala daerah petahana yang menggunakan anggaran daerah untuk ikut Pilkada. Hal tersebut terbukti dari maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
"Banyaknya calon petahana yang masih gunakan anggaran daerah, APBD, masih ada KKN, masih ada pungli, upeti, sehingga meningkat tren kepala daerah yang mau mencalonkan kembali di-OTT KPK," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK