Jalan Panjang 'Jihad' Saudagar Santri
CNN Indonesia
Minggu, 22 Okt 2017 10:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pergulatan santri atau pesantren tidak hanya fokus membakar semangat nasionalisme, tapi juga meluas ke aspek lainnya. Salah satunya adalah pada sektor ekonomi.
Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin memaparkan, dulu pesantren merupakan pusat kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu pertanian maupun perdagangan. Bahkan, ia mengaku, NU dulu pernah melakukan gerakan ekonomi yang disebut Mabadi Khaira Ummah, yakni koperasi di lingkungan NU dan pilarnya adalah pesantren.
“Tapi kemudian pesantren-pesantren ini lebih banyak pengaruh politiknya, ekonominya malah hilang. Banyak sih pesantren ekonomi, ada koperasi,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/10).
Ma’ruf Amin meyakini betul potensi dan strategisnya peran pesantren, dalam hal ini santri, dalam menggerakan sendi-sendi ekonomi umat. Terkait hal itu, ia pun menggagas semacam arus baru ekonomi Indonesia.
Arus baru ekonomi Indonesia itu, menurut dia, karena selama ini ekonomi dibangun dari atas yang melahirkan para konglomerat. Padahal dari pola pembangunan ekonomi itu diharapkan dapat menjadi trickle down effect.
“Ternyata enggak ada efek, netesnya tidak ada. Akhirnya yang atas makin kuat, yang bawah makin hancur ekonominya karena mereka tidak memperhatikan ini. Maka kita bikin balik sekarang, arah ekonomi Indonesia. Saya minta kepada pemerintah membangun ekonomi dari bawah. Kebetulan disetujui oleh Pak Jokowi,” katanya mengungkapkan.
Teori trickle down effect (efek menetes ke bawah) yang muncul dari aliran kapitalisme ini, menguraikan tentang bagaimana sebuah pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran sebuah negara.
Secara singkat, hal itu bisa dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil.
Dalam konteks tersebut, Ma’ruf Amin menjelaskan, arus baru ekonomi Indonesia arahnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. Kenapa umat yang menjadi target utama? karena bagian terbesar bangsa Indonesia adalah umat.
“Kalau umatnya kuat, Indonesia kuat, bangsa kuat. Kalau umatnya lemah, bangsa lemah, Indonesia lemah, karena sebagian terbesar umat,” katanya menegaskan.
Pusat pemberdayaan ekonomi umat itu, ia menyatakan, berada di pondok pesantren (ponpes). Ke depannya, pesantren akan menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi umat.
“Nah sekarang sudah mulai melahirkan, di bidang finance (keuangan), pemerintah sudah membuat kemitraan. Isinya dua kan, redistribusi aset dan kemitraan. Ini pemerintah meresponsnya,” ucapnya.
Di bidang keuangan tersebut, Ma’ruf memaparkan, pesantren-pesantren saat ini dibuat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sebagai langkah awal, sebanyak 20 pesantren yang akan memulai proyek ini.
LKMS ini, nantinya akan membiayai pedagang-pedagang kecil di sekitar pesantren. Mengenai cakupannya diharapkan dapat merambah ke berbagai sektor, seperti perdagangan dan peternakan. Harapannya, sekali lagi, pesantren mendapatkan manfaat dari proyek ini.
“Kemudian juga peternakan. Peternakan itu ada domba. Itu sudah dimulai yang sponsor Pak Arifin Panigoro. Sudah MoU dengan saya antara 15-20 pesantren. Pesantren itu nanti akan mengelola domba itu. Penggemukkan lah sekitar tiga bulan. Nanti dijual. Kemudian ada rencananya pabrik roti mini di pesantren. Nanti punya produk-produk roti untuk santri dan masyarakat di sekitar pesantren,” katanya mengungkapkan.
Ma’ruf menyatakan, fokus arus baru ekononi ini tidak hanya menitikberatkan pada pesaantren tapi di sekitarnya. Pesantren akan menjadi simpul dari pusat gerakan ekonomi baru ini.
“Pesantren ini akan mencari sponsor tentang berbagai penanaman misalnya, jagung, kedelai. Nanti LKMS juga bisa membiayai petani-petani jagung, kedelai, pedagang-pedagang. Kemudian kita akan mengarah ke mart, pasar, gerai. Pesantren ambil bagian menjadi koordinasi daripada gerai-gerai masyarakat. Pesantren yang menjadi pusatnya itu. Kita harapkan ke depan itu gerai-gerai itu dikuasai oleh umat. Warung-warung oleh warung-warung umat. Nanti pesantren yang menjadi koordinatornya. Antara lain itu,” katanya menerangkan.
Road Map Saudagar Santri
Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jaenal Effendi memaparkan, pihaknya bersama dengan Bank Indonesia (BI) tengah membahas road map (peta jalan) pengembangan ekonomi pesantren, termasuk di dalamnya santri. Bahkan keduanya tergabung dalam Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, yang anggotanya beberapa pesantren di pulau Jawa.
“Santri dalam artian, santri ini juga dia dikasih bekal ilmu bagaimana menjadi wirausahawan yang mandiri, sehingga ketika mereka pulang ke tempatnya masing-masing ini memiliki skills terkait dengan pengembangan ekonomi yang ada,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).
Ia menjelaskan, di Jawa Timur sudah ada 17 pesantren yang sudah dikembangkan. Sementara di Jawa Barat ada beberapa pesantren, seperti Nurul Iman di Indramayu, lalu di Cirebon, Bogor, Cianjur dan Bandung.
“Ini yang juga kita kembang semua. Pondok pesantren pertanian misalnya, Al Ittifaq Bandung, juga salah satu ini pesantren pertanian,” ucapnya.
Dengan begitu, ia mengharapkan, santri memiliki kemampuan tidak hanya mengaji dan membedah kitab kuning tapi juga bertani. Walaupun mereka bukan keluaran Institut Pertanian Bogor (IPB), misalnya.
Kepala Departemen Ekonomi Syariah IPB ini menambahkan, kerja sama atau kemitraan pengembangan ekonomi pesantren tidak hanya dengan BI, melainkan dengan enam kementerian lainnya.
Enam kementerian itu adalah Kementerian Agaman (Kemenag), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Bahkan yang terbaru ini saya dengar, Presiden (Jokowi) setelah kita ada konsep dengan MUI pertemuan, arus baru ekonomi Indonesia, ini sudah mulai bertelur. Apa bentuk bertelurnya, bahwa pemerintah sudah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengucurkan dana-dana CSR-nya melalui otoritas jasa keuangan (OJK) untuk membantu memberikan dana bergulir dari dana CSR ini kepada pondok-pondok pesantren,” katanya memaparkan.
Ia mengatakan, kemitraan dengan Kemenakertrans terkait sertifikat yang dimiliki santri. Sehingga, pelatihan-pelatihan yang diikuti santri diakui dinas tenaga kerja untuk bisa masuk di industri tertentu. Jadi lebih pada aspek laglitas.
“Capacity building yang dikhususkan untuk santri, ini memperoleh pengakuan dari dinas tenaga kerja. Apalagi kita sudah zamannya tesertifikasi. Jadi ada keberpihakan pada pemerintah ini. bahwa santri ini juga memiliki sertifikat yang sudah diakui untuk melakukan aktifitas ekonomi di berbagai lembaga,” katanya memaparkan.
Jaenal menambahkan, pesantren ini akan menjadi agen dari para pelaku ekonomi kecil di lingkungannya. Dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.
“Ini kan cukup bagus untuk pengembangan ekonomi pondok pesantren dan masyarakat yang ada di sekitarnya dan ini tepat. Kenapa memilih pesantren ini sangat tepat karena dia sangat dipercaya. trusted institusi. Dipercaya oleh masyarakat karena kejujurannya, karena dedikasi yang tinggi, karena lain-lain,” katanya menjelaskan.
Ia juga mengharapkan, NU selaku induk dilibatkan guna mendampingi pesantren-pesantren yang mendapatkan dana CSR tersebut. Mengenai syarat pesantren mendapatkan dana CSR, ia menyerahkan sepenuhnya kepada OJK. Termasuk di dalamnya melihat ukuran pesantren, kontribusinya selama ini atau jumlah santri.
“Idealnya OJK dengan data yang dimiliki komunikasi dengan PBNU ataupun Kementerian Agama, atau pihak-pihak terkait untuk menentukan pesantren-pesantren mana yang memperoleh program ini dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi mendiskusikan pertimbangan-pertimbangan apa sehingga pondok pesantren ini memperoleh dana bergulir dari pemerintah ini,” katanya menuturkan.
Jangka pendeknya, Jaenal menjelaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan lembaga perekonomian di bawah NU se-Indonesia. Semangatnya adalah pematangan di masing-masing wilayah atau provinsi.
Dari kondisi tersebut dapat melihat produksi apa saja yang dilakukan selama ini. Selain itu, konsumsi apa yang selama ini diperlukan. Dengan begitu semua akan terdata, baik kelebihan jumlah penerimaan atau penawaran maupun kelebihan jumlah permintaan.
Sehingga, antarwilayah bisa melakukan perdagangan. Bahkan, ia mengaku, pada tahun lalu NU ingin menggagas online trading. NU sebagai tempatnya.
“Kalimantan mengalami kelebihan, surplus sawit, daerah mana surplus beras, devisit beras, tapi mereka mengalami kelebihan di pisang. Aktifitas ini akan sangat luar biasa. Ini sedang on going. Kita matangkan data-data ini. Sudah ada masuk data dari beberapa wilayah, tapi tetap harus kita matangkan,” ujarnya.
Jaenal mengungkapkan, semua bentuk kemitraan antara NU dengan pemerintah belum berjalan karena masih dalam proses. Tidak hanya itu, NU juga tengah menggagas kemitraan dengan pihak swasta.
“Ini yang lagi kita gagas bagaimana agar perusahaan-perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan menengah, atau kecil atau bahkan yang baru mau mulai. ini yang kita coba,” katanya menerangkan.
Ia mengaku, beberapa perusahaan datang ke lembaga perekonomian NU. Mereka mengungkapkan keinginannya untuk bermitra dalam rangka distribusi market baru, karena NU memiliki anggota yang banyak.
“Hanya saja kemudian PBNU memberikan beberapa harapan, bahwa anda tidak sekadar menjual sesuatu tetapi melakukan capacity building. Bahwa NU selama ini tidak menjadi market saja, tetapi menjadi katakanlah agen-agen untuk bisa memperbesar ini,” ujarnya.
Dewan Syariah Nasional dan Pokja Perbankan MUI menambahkan, pihaknya juga tengah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan swasta di beberapa daerah seperti di Lampung dan Bengkulu terkait penanaman jagung. Sementara perusahaan tersebut menyediakan bibit jagung.
“Di Lampung lagi kita jajaki untuk kemudian masyarakat NU yang punya lahan bercocok tanam, bibit dari mereka dan nanti hasilnya akan diterima perusahaan-perusahaan. Ini bentuk kerja sama juga, bagi hasilnya bagaimana, ini yang juga kita hitung-hitung bagaimana,” katanya menjelaskan.
[Gambas:Video CNN]
Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin memaparkan, dulu pesantren merupakan pusat kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu pertanian maupun perdagangan. Bahkan, ia mengaku, NU dulu pernah melakukan gerakan ekonomi yang disebut Mabadi Khaira Ummah, yakni koperasi di lingkungan NU dan pilarnya adalah pesantren.
“Tapi kemudian pesantren-pesantren ini lebih banyak pengaruh politiknya, ekonominya malah hilang. Banyak sih pesantren ekonomi, ada koperasi,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arus baru ekonomi Indonesia itu, menurut dia, karena selama ini ekonomi dibangun dari atas yang melahirkan para konglomerat. Padahal dari pola pembangunan ekonomi itu diharapkan dapat menjadi trickle down effect.
Teori trickle down effect (efek menetes ke bawah) yang muncul dari aliran kapitalisme ini, menguraikan tentang bagaimana sebuah pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran sebuah negara.
Secara singkat, hal itu bisa dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil.
Dalam konteks tersebut, Ma’ruf Amin menjelaskan, arus baru ekonomi Indonesia arahnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. Kenapa umat yang menjadi target utama? karena bagian terbesar bangsa Indonesia adalah umat.
“Kalau umatnya kuat, Indonesia kuat, bangsa kuat. Kalau umatnya lemah, bangsa lemah, Indonesia lemah, karena sebagian terbesar umat,” katanya menegaskan.
“Nah sekarang sudah mulai melahirkan, di bidang finance (keuangan), pemerintah sudah membuat kemitraan. Isinya dua kan, redistribusi aset dan kemitraan. Ini pemerintah meresponsnya,” ucapnya.
Di bidang keuangan tersebut, Ma’ruf memaparkan, pesantren-pesantren saat ini dibuat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sebagai langkah awal, sebanyak 20 pesantren yang akan memulai proyek ini.
 KH Ma'ruf Amin mengatakan pesantren, dalam hal ini santri, akan menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi umat. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
LKMS ini, nantinya akan membiayai pedagang-pedagang kecil di sekitar pesantren. Mengenai cakupannya diharapkan dapat merambah ke berbagai sektor, seperti perdagangan dan peternakan. Harapannya, sekali lagi, pesantren mendapatkan manfaat dari proyek ini.
“Kemudian juga peternakan. Peternakan itu ada domba. Itu sudah dimulai yang sponsor Pak Arifin Panigoro. Sudah MoU dengan saya antara 15-20 pesantren. Pesantren itu nanti akan mengelola domba itu. Penggemukkan lah sekitar tiga bulan. Nanti dijual. Kemudian ada rencananya pabrik roti mini di pesantren. Nanti punya produk-produk roti untuk santri dan masyarakat di sekitar pesantren,” katanya mengungkapkan.
Ma’ruf menyatakan, fokus arus baru ekononi ini tidak hanya menitikberatkan pada pesaantren tapi di sekitarnya. Pesantren akan menjadi simpul dari pusat gerakan ekonomi baru ini.
“Pesantren ini akan mencari sponsor tentang berbagai penanaman misalnya, jagung, kedelai. Nanti LKMS juga bisa membiayai petani-petani jagung, kedelai, pedagang-pedagang. Kemudian kita akan mengarah ke mart, pasar, gerai. Pesantren ambil bagian menjadi koordinasi daripada gerai-gerai masyarakat. Pesantren yang menjadi pusatnya itu. Kita harapkan ke depan itu gerai-gerai itu dikuasai oleh umat. Warung-warung oleh warung-warung umat. Nanti pesantren yang menjadi koordinatornya. Antara lain itu,” katanya menerangkan.
Road Map Saudagar Santri
Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jaenal Effendi memaparkan, pihaknya bersama dengan Bank Indonesia (BI) tengah membahas road map (peta jalan) pengembangan ekonomi pesantren, termasuk di dalamnya santri. Bahkan keduanya tergabung dalam Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, yang anggotanya beberapa pesantren di pulau Jawa.
“Santri dalam artian, santri ini juga dia dikasih bekal ilmu bagaimana menjadi wirausahawan yang mandiri, sehingga ketika mereka pulang ke tempatnya masing-masing ini memiliki skills terkait dengan pengembangan ekonomi yang ada,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).
Ia menjelaskan, di Jawa Timur sudah ada 17 pesantren yang sudah dikembangkan. Sementara di Jawa Barat ada beberapa pesantren, seperti Nurul Iman di Indramayu, lalu di Cirebon, Bogor, Cianjur dan Bandung.
“Ini yang juga kita kembang semua. Pondok pesantren pertanian misalnya, Al Ittifaq Bandung, juga salah satu ini pesantren pertanian,” ucapnya.
Lihat juga:Jokowi Siap Beri Beasiswa Santri Berprestasi |
Kepala Departemen Ekonomi Syariah IPB ini menambahkan, kerja sama atau kemitraan pengembangan ekonomi pesantren tidak hanya dengan BI, melainkan dengan enam kementerian lainnya.
Enam kementerian itu adalah Kementerian Agaman (Kemenag), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Bahkan yang terbaru ini saya dengar, Presiden (Jokowi) setelah kita ada konsep dengan MUI pertemuan, arus baru ekonomi Indonesia, ini sudah mulai bertelur. Apa bentuk bertelurnya, bahwa pemerintah sudah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengucurkan dana-dana CSR-nya melalui otoritas jasa keuangan (OJK) untuk membantu memberikan dana bergulir dari dana CSR ini kepada pondok-pondok pesantren,” katanya memaparkan.
Ia mengatakan, kemitraan dengan Kemenakertrans terkait sertifikat yang dimiliki santri. Sehingga, pelatihan-pelatihan yang diikuti santri diakui dinas tenaga kerja untuk bisa masuk di industri tertentu. Jadi lebih pada aspek laglitas.
“Capacity building yang dikhususkan untuk santri, ini memperoleh pengakuan dari dinas tenaga kerja. Apalagi kita sudah zamannya tesertifikasi. Jadi ada keberpihakan pada pemerintah ini. bahwa santri ini juga memiliki sertifikat yang sudah diakui untuk melakukan aktifitas ekonomi di berbagai lembaga,” katanya memaparkan.
 KH Ma’ruf Amin menyatakan, fokus arus baru ekononi ini tidak hanya menitikberatkan pada pesaantren tapi di sekitarnya. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Jaenal menambahkan, pesantren ini akan menjadi agen dari para pelaku ekonomi kecil di lingkungannya. Dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.
“Ini kan cukup bagus untuk pengembangan ekonomi pondok pesantren dan masyarakat yang ada di sekitarnya dan ini tepat. Kenapa memilih pesantren ini sangat tepat karena dia sangat dipercaya. trusted institusi. Dipercaya oleh masyarakat karena kejujurannya, karena dedikasi yang tinggi, karena lain-lain,” katanya menjelaskan.
Ia juga mengharapkan, NU selaku induk dilibatkan guna mendampingi pesantren-pesantren yang mendapatkan dana CSR tersebut. Mengenai syarat pesantren mendapatkan dana CSR, ia menyerahkan sepenuhnya kepada OJK. Termasuk di dalamnya melihat ukuran pesantren, kontribusinya selama ini atau jumlah santri.
“Idealnya OJK dengan data yang dimiliki komunikasi dengan PBNU ataupun Kementerian Agama, atau pihak-pihak terkait untuk menentukan pesantren-pesantren mana yang memperoleh program ini dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi mendiskusikan pertimbangan-pertimbangan apa sehingga pondok pesantren ini memperoleh dana bergulir dari pemerintah ini,” katanya menuturkan.
Dari kondisi tersebut dapat melihat produksi apa saja yang dilakukan selama ini. Selain itu, konsumsi apa yang selama ini diperlukan. Dengan begitu semua akan terdata, baik kelebihan jumlah penerimaan atau penawaran maupun kelebihan jumlah permintaan.
Sehingga, antarwilayah bisa melakukan perdagangan. Bahkan, ia mengaku, pada tahun lalu NU ingin menggagas online trading. NU sebagai tempatnya.
“Kalimantan mengalami kelebihan, surplus sawit, daerah mana surplus beras, devisit beras, tapi mereka mengalami kelebihan di pisang. Aktifitas ini akan sangat luar biasa. Ini sedang on going. Kita matangkan data-data ini. Sudah ada masuk data dari beberapa wilayah, tapi tetap harus kita matangkan,” ujarnya.
Jaenal mengungkapkan, semua bentuk kemitraan antara NU dengan pemerintah belum berjalan karena masih dalam proses. Tidak hanya itu, NU juga tengah menggagas kemitraan dengan pihak swasta.
“Ini yang lagi kita gagas bagaimana agar perusahaan-perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan menengah, atau kecil atau bahkan yang baru mau mulai. ini yang kita coba,” katanya menerangkan.
Ia mengaku, beberapa perusahaan datang ke lembaga perekonomian NU. Mereka mengungkapkan keinginannya untuk bermitra dalam rangka distribusi market baru, karena NU memiliki anggota yang banyak.
“Hanya saja kemudian PBNU memberikan beberapa harapan, bahwa anda tidak sekadar menjual sesuatu tetapi melakukan capacity building. Bahwa NU selama ini tidak menjadi market saja, tetapi menjadi katakanlah agen-agen untuk bisa memperbesar ini,” ujarnya.
Dewan Syariah Nasional dan Pokja Perbankan MUI menambahkan, pihaknya juga tengah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan swasta di beberapa daerah seperti di Lampung dan Bengkulu terkait penanaman jagung. Sementara perusahaan tersebut menyediakan bibit jagung.
“Di Lampung lagi kita jajaki untuk kemudian masyarakat NU yang punya lahan bercocok tanam, bibit dari mereka dan nanti hasilnya akan diterima perusahaan-perusahaan. Ini bentuk kerja sama juga, bagi hasilnya bagaimana, ini yang juga kita hitung-hitung bagaimana,” katanya menjelaskan.
[Gambas:Video CNN]
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK