KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawas MA Terhadap Hakim Cepi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim Cepi Iskandar, yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto.

Lembaga antikorupsi itu meminta semua pihak menghormati proses yang tengah dilakukan Bawas MA atas laporan dugaan pelanggaran hakim Cepi.

"KPK saya kira lebih tepat menghormati kewenangan tersebut. Kami bisa tunggu hasilnya apa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/10).

Selain Bawas MA, Komisi Yudisial (KY) juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap hakim Cepi. KY mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim Cepi atas keputusannya mengabulkan gugatan praperadilan Setnov terhadap KPK.

Lihat juga: MA Segera Periksa Hakim Cepi Soal Putusan Praperadilan Setnov

Febri menuturkan, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan tersebut kepada KY.

"Nanti lihat hasilnya, KY kan memiliki tugas diatur UU KY. Saya kira akan terang benderang, nanti temuan akan semakin baik untuk proses penegakkan hukum itu sendiri," ujarnya.

Febri mengatakan KPK saat ini tengah fokus mempelajari putusan praperadilan hakim Cepi yang memenangkan Setnov, sehingga lepas dari jeratan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

"KPK sedang mendalami putusan praperadilan tersebut," katanya.

Lihat juga: Bawas MA Telusuri Kejanggalan Hakim Praperadilan Novanto

Bawas MA sendiri telah memeriksa pihak Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, yang melaporkan hakim Cepi atas penanganan praperadilan Setnov. Mereka menduga ada kejanggalan dalam putusan hakim Cepi terkait praperadilan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sejumlah kejanggalan tersebut di antaranya adalah sikap hakim Cepi yang menolak memutar rekaman suara Setnov yang diajukan KPK selaku pihak termohon. Padahal, menurut KPK, rekaman itu adalah salah satu bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP.

Selain itu, pihak pelapor juga mempersoalkan pertimbangan hakim Cepi yang menyatakan penetapan tersangka tidak bisa dilakukan di awal penyidikan. Alasan itu dinilai tak masuk akal hingga menimbulkan perdebatan di sejumlah pihak.