KJP Plus, OK OCE, DP Nol Persen Didorong Masuk APBD 2018
CNN Indonesia
Rabu, 25 Okt 2017 21:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 23 janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno selama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta kini menjadi program kerja gubernur dan wakil gubernur baru itu. Beberapa program tengah diupayakan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Program kerja tersebut kini masuk pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pembahasan KUA-PPAS sudah mulai dikaji. Pihaknya juga akan mengirim surat ke anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan kebijakan tersebut.
“Revisi nanti dilakukan pada saat pembahasan, kami mau berkirim surat ke dewan minta tolong pada temen-temen untuk dibahas,” kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurut Saefullah, revisi KUA-PPAS diperlukan mengingat dalam APBD-Perubahan 2017 tak ada satu pun program Anies-Sandi yang masuk rencana pembiayaan. Oleh karena itu, agar program kerja mereka masuk APBD 2018, maka perlu ada revisi KUA-PPAS yang saat ini telah diresmikan.
Lebih lanjut, Saefullah juga menyebut beberapa program yang telah dipastikan masuk dalam revisi KUA-PPAS. Salah satunya, terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang saat ini sedang dihitung angka kebutuhannya, karena akan disesuaikan untuk rentang usia penerima.
“Kalau rencana rentang usia itu nanti dari PAUD ke usia 21,” kata dia.
Selain KJP Plus, program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) dan biaya rumah tanpa uang muka alias DP nol persen juga dipastikan masuk dalam KUA-PPAS. Dengan demikian, program itu bisa dianggarkan pada APBD 2018.
Dia mengatakan, program KJP Plus dan OK OCE selain diatur dalam APBD, nantinya juga akan diatur dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub).
“Nanti ada aturannya juga di Pergub, akan diatur semuanya,” kata Saefullah.
Melalui program OK OCE, Anies-Sandi ingin melahirkan 200.000 pengusaha baru. Program ini diklaim sudah berjalan sejak kampanye serta turut melibatkan masyarakat.
Program kerja tersebut kini masuk pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pembahasan KUA-PPAS sudah mulai dikaji. Pihaknya juga akan mengirim surat ke anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Revisi nanti dilakukan pada saat pembahasan, kami mau berkirim surat ke dewan minta tolong pada temen-temen untuk dibahas,” kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurut Saefullah, revisi KUA-PPAS diperlukan mengingat dalam APBD-Perubahan 2017 tak ada satu pun program Anies-Sandi yang masuk rencana pembiayaan. Oleh karena itu, agar program kerja mereka masuk APBD 2018, maka perlu ada revisi KUA-PPAS yang saat ini telah diresmikan.
“Kalau rencana rentang usia itu nanti dari PAUD ke usia 21,” kata dia.
Selain KJP Plus, program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) dan biaya rumah tanpa uang muka alias DP nol persen juga dipastikan masuk dalam KUA-PPAS. Dengan demikian, program itu bisa dianggarkan pada APBD 2018.
Dia mengatakan, program KJP Plus dan OK OCE selain diatur dalam APBD, nantinya juga akan diatur dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub).
“Nanti ada aturannya juga di Pergub, akan diatur semuanya,” kata Saefullah.
Melalui program OK OCE, Anies-Sandi ingin melahirkan 200.000 pengusaha baru. Program ini diklaim sudah berjalan sejak kampanye serta turut melibatkan masyarakat.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK