Ketua Bidang Hukum Golkar Akui Jadi Konsultan Hukum PT Quadra
Feri Agus | CNN Indonesia
Rabu, 08 Nov 2017 00:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso mengakui kantor hukumnya menjadi konsultan salah satu peserta tender proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, PT Quadra Solution.
Rudi mengatakan konsultasi hukum yang diberikan pihaknya kepada anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) itu terkait soal apa yang boleh dan tak boleh dilakukan saat melaksanakan proyek e-KTP.
"Kan kantor hukum advokat itu tahu, apa yang harus disampaikan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh," kata Rudi usai diperiksa sebagai saksi pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/11).
Rudi mengatakan, tak ada yang salah atas konsultasi hukum yang pihaknya berikan kepada sejumlah pihak, termasuk PT Quadra Solution. Menurut dia, apa yang pihaknya lakukan sudah sesuai aturan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat.
"Ini kantor hukum. Orang bekerja menjual jasa hukum. Orang datang, kalau ada kesepakatan ya dia pakai saya, dia bayar," ujar Rudi.
Rudi mengatakan bayaran yang pihaknya terima dari PT Quadra Solution tak ada kaitannya dengan proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Dia menyebut, konsultasi hukum yang pihaknya berikan jauh sebelum proyek itu menjadi masalah saat ini.
Tak hanya perihal proyek e-KTP, klaim Rudi, pihaknya pun memberi masukan hukum untuk PT Quadra Solution dalam persoalan lain.
"Faktanya saya sudah puluhan kasus di sini (KPK). Masa saya ceroboh kerja nyerempet hal yang itu, bisa berbahaya. Kan ada koridornya," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Pemeriksaan Seputar Setnov
Rudi melanjutkan, dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar tujuh jam, penyidik KPK lebih banyak menanyakan terkait kegiatan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto di dalam partai. Selain itu, dia menyebut juga dikonfirmasi apakah pernah memberikan konsultasi kepada Setnov.
"Pertanyaannya soal beliau seperti apa dalam pekerjaan di partai. Kemudian ditanya ada saya diminta pendapat dan lain-lain," tuturnya.
Rudi disebut sebagai kawan Ketua DPR Setya Novanto oleh Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Kemudian, lanjut Rudi, dalam pemeriksaan dirinya hari ini juga ditanya penyidik KPK soal tugas, kewajiban dan tanggung jawab dirinya sebagai Ketua Bidang Hukum di Partai Golkar.
"Sudah saya jelaskan apa yang harus saya jelaskan," kata dia.
Saat disinggung soal status Setnov yang dikabarkan kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, Rudi mengaku tak mengetahuinya. Dia pun tak mau berkomentar lebih jauh mengenai kabar penetapan tersangka Setnov yang kedua kalinya dilakukan KPK.
"Beliau kan sudah menunjuk kuasa hukum bukan dari partai. Kan tidak etis saya bidang hukum dari partai itu ikut campur," tuturnya. (kid)
Rudi mengatakan konsultasi hukum yang diberikan pihaknya kepada anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) itu terkait soal apa yang boleh dan tak boleh dilakukan saat melaksanakan proyek e-KTP.
"Kan kantor hukum advokat itu tahu, apa yang harus disampaikan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh," kata Rudi usai diperiksa sebagai saksi pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/11).
Rudi mengatakan, tak ada yang salah atas konsultasi hukum yang pihaknya berikan kepada sejumlah pihak, termasuk PT Quadra Solution. Menurut dia, apa yang pihaknya lakukan sudah sesuai aturan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat.
"Ini kantor hukum. Orang bekerja menjual jasa hukum. Orang datang, kalau ada kesepakatan ya dia pakai saya, dia bayar," ujar Rudi.
Tak hanya perihal proyek e-KTP, klaim Rudi, pihaknya pun memberi masukan hukum untuk PT Quadra Solution dalam persoalan lain.
"Faktanya saya sudah puluhan kasus di sini (KPK). Masa saya ceroboh kerja nyerempet hal yang itu, bisa berbahaya. Kan ada koridornya," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Pemeriksaan Seputar Setnov
Rudi melanjutkan, dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar tujuh jam, penyidik KPK lebih banyak menanyakan terkait kegiatan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto di dalam partai. Selain itu, dia menyebut juga dikonfirmasi apakah pernah memberikan konsultasi kepada Setnov.
"Pertanyaannya soal beliau seperti apa dalam pekerjaan di partai. Kemudian ditanya ada saya diminta pendapat dan lain-lain," tuturnya.
Rudi disebut sebagai kawan Ketua DPR Setya Novanto oleh Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Kemudian, lanjut Rudi, dalam pemeriksaan dirinya hari ini juga ditanya penyidik KPK soal tugas, kewajiban dan tanggung jawab dirinya sebagai Ketua Bidang Hukum di Partai Golkar.
"Sudah saya jelaskan apa yang harus saya jelaskan," kata dia.
Saat disinggung soal status Setnov yang dikabarkan kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, Rudi mengaku tak mengetahuinya. Dia pun tak mau berkomentar lebih jauh mengenai kabar penetapan tersangka Setnov yang kedua kalinya dilakukan KPK.
"Beliau kan sudah menunjuk kuasa hukum bukan dari partai. Kan tidak etis saya bidang hukum dari partai itu ikut campur," tuturnya. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK