DPR: Presiden Bebas Tentukan Matra Panglima Pengganti Gatot

Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Senin, 13 Nov 2017 23:48 WIB
DPR membebaskan pilihan Presiden Jokowi untuk menentukan asal matra calon panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo yang akan segera masuki masa pensiun.
DPR Nilai Presiden bebas tentukan asal matra untuk pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo (dok. CNNIndonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I Evita Nursanty menyatakan, Presiden Joko Widodo memiliki kebebasan untuk menentukan asal matra calon panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

Hal itu menanggapi desakan LSM yang meminta Jokowi segera memproses pergantian Panglima jelang usai masa bakti Gatot pada 8 Juli 2018.

"Kalau Presiden inginkan dari TNI AU atau TNI AL silakan saja, termasuk jika misalnya TNI AD," ujar Evita kepada CNNIndonesia.com, di Jakarta, Senin (13/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Evita memaparkan, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak menyebut jabatan Panglima TNI tidak secara harus digilir berdasarkan matra.

UU itu, kata dia, hanya menyebut Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap matra atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

"Tidak dikatakan bahwa jabatan secara bergantian itu sebagai suatu yang harus atau mutlak tapi hanya dikatakan dapat," ujarnya.

Lebih lanjut, Evita menuturkan, penentuan sosok pengganti Gatot juga merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam pasal 13 UU 34/2004 dikatakan Panglima diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

"Jadi nanti DPR juga akan dimintakan persetujuannya, jadi kita tunggu saja," ujarnya.

Di sisi lain, politisi PDIP ini mengaku heran dengan sikap LSM yang sudah mulai mendesak presiden mempersiapkan pengganti Gatot. Padahal, ia menilai, pergantian panglima TNI bukan suatu yang harus dibesar-besarkan.

Lebih dari itu, ia berharap, Jokowi dapat memilih calon panglima TNI yang dalam membangun sinergi dengan Polri dan meningkatkan profesionalitas TNI dalam menjaga kedaatan NKRI.

"siapapun nanti yang dipilih presiden itu adalah sosok yang terbaik, dan sosok itu tentunya harus mampu membuat TNI semakin solid dan kuat, termasuk bisa menjalin sinergi dengan Polri dalam menjalankan tugas pokoknya," ujar Evita.

Koalisi masyarakat sipil mendesak agar Presiden RI Joko Widodo segera memproses pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena masa bakti yang mendekati pensiun.

Gatot sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada 2018 mendatang.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap, sosok yang akan menggantikan Gatot di posisi Panglima TNI mendatang berasal dari Angkatan Udara atau Laut karena panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat. (eks)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER