Kapolri Buka Peluang Hentikan Kasus Pimpinan KPK Agus-Saut
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Rabu, 15 Nov 2017 12:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian membuka peluang penghentian kasus dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan dengan terlapor dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.
Menurutnya, langkah tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Polri acuannya KUHAP. KUHAP itu SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) bisa tanpa tersangka dan bisa dihentikan di tengah jalan," kata Tito saat ditemui usai menghadiri pembukaan acara Asean Traffic Police Forum 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Dia menuturkan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Krimimal (Dittipidum Bareskrim) Polri masih melakukan proses pengumpulan keterangan ahli lain pada saat ini.
Menurutnya, bila keterangan ahli tambahan yang diperoleh menunjukkan tidak ada tindak pidana dalam laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto itu, maka penyidik akan menghambil langkah menghentikan penyidikan.
"Sekarang ini proses pengumpulan keterangan ahli yang lain. Kalau nanti keterangan ahli lain menyatakan bahwa ini tidak ada (atau) bukan tindak pidana, kami hentikan," tuturnya.
Sehelumnya, sejumlah organisasi di bawah naungan Partai Golkar meminta Tito mengabaikan desakan publik untuk menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Agus dan Saut.
Ketua Harian Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Mustafa M Radja mengatakan, Polri harus tetap melanjutkan proses penyidikan kasus yang bermula dari laporan tim kuasa hukum Novanto tersebut tanpa ragu-ragu.
Menurutnya, publik tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan, apalagi sampai meminta Presiden Joko Widodo.
“Tidak boleh ada kelompok lain yang katakan Polri harus menghentikan ini. Sepanjang ada bukti, kami dukung Polri untuk terus memproses,” kata Mustafa, di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (13/11).
Penyidik Dittipidum Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan lewat SPDP bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum pada Selasa (7/11).
Dalam SPDP kasus Agus-Saut yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak itu, penyidik disebut telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.
(djm/djm)
Menurutnya, langkah tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Polri acuannya KUHAP. KUHAP itu SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) bisa tanpa tersangka dan bisa dihentikan di tengah jalan," kata Tito saat ditemui usai menghadiri pembukaan acara Asean Traffic Police Forum 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, bila keterangan ahli tambahan yang diperoleh menunjukkan tidak ada tindak pidana dalam laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto itu, maka penyidik akan menghambil langkah menghentikan penyidikan.
Sehelumnya, sejumlah organisasi di bawah naungan Partai Golkar meminta Tito mengabaikan desakan publik untuk menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Agus dan Saut.
Ketua Harian Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Mustafa M Radja mengatakan, Polri harus tetap melanjutkan proses penyidikan kasus yang bermula dari laporan tim kuasa hukum Novanto tersebut tanpa ragu-ragu.
Menurutnya, publik tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan, apalagi sampai meminta Presiden Joko Widodo.
“Tidak boleh ada kelompok lain yang katakan Polri harus menghentikan ini. Sepanjang ada bukti, kami dukung Polri untuk terus memproses,” kata Mustafa, di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (13/11).
Penyidik Dittipidum Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan lewat SPDP bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum pada Selasa (7/11).
Dalam SPDP kasus Agus-Saut yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak itu, penyidik disebut telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK