Soal Setnov, DPP Golkar Diminta Lakukan Langkah Strategis
Abi Sarwanto & Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Jumat, 17 Nov 2017 14:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para pengurus DPP Golkar segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan partai terkait jeratan kasus korupsi e-KTP yang membelit Ketua Umum Setya Novanto. Dedi mengklaim hal itu diimbaunya demi menjaga soliditas partai.
“DPP Golkar harus segera mengambil langkah strategis. Simpan seluruh agenda jangka pendek untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (17/11).
Penyelamatan posisi partai, kata, Dedi harus menjadi agenda utama saat ini agar Partai Golkar tetap bertahan di kancah nasional. Namun penyelamatan partai bukan berarti lebih dulu berbicara pergantian atau penunjukan pelaksana tugas ketua umum.
"Hal yang paling penting adalah selamatkan Golkar-nya dulu,” kata Dedi menambahkan.
Bupati Purwakarta itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan para Ketua DPD Golkar se-Indonesia terutama di Pulau Jawa terkait hal ini. Komunikasi itu disebut akan berlanjut dengan agenda konsultasi dengan para sesepuh Partai Golkar.
“Kami komunikasi dengan para Ketua DPD se-Indonesia, konsultasi dengan para sesepuh, dewan pembina, hingga para tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap Partai Golkar. Insyaallah ada jalan demi penyelamatan partai ini,” ujarnya.
Terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setnov, Dedi meyakini Ketum Golkar tersebut akan patuh terhadap proses hukum.
“Saya yakin seluruh kader termasuk Pak Ketua Umum juga begitu. Saya yakin Pak Setnov memberikan contoh bahwa warga Partai Golkar taat hukum,” ujarnya.
Pengurus DPD tingkat I Golkar menggelar pertemuan tertutup di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis (16/11) malam yang dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Pertemuan tersebut dihadiri 28 dari 34 total Ketua DPD. Hanya beberapa DPD, kata Idrus, yang ketuanya berhalangan hadir seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Idrus mengklaim, dalam pertemuan itu tidak membahas soal perkembangan kasus Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Menurut Idrus, pertemuan tingkat DPD membahas penataan internal partai. Namun, dia berdalih bahwa pembahasan itu lebih ke arah menyolidkan internal partai untuk kemenangan Golkar di ajang Pilkada 2018.
Senior Partai Angkat Suara
Di tempat terpisah, anggota Dewan Kehormatan Golkar, Ginandjar Kartasasmita meminta DPP Golkar mengikuti AD/ART dalam menentukan langkah menanggapi kasus yang membelit Setnov.
Menurutnya, kepatuhan terhadap mekanisme partai itu perlu demi mencegah munculnya polemik baru atas rencana pergantian tersebut.
"Kalau pergantian, prosedur dan mekanisme harus benar dan baik. Jadi dapat ikannya, airnya juga tenang," ujar Ginandjar di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11).
Ginandjar mengaku dirinya percaya dengan para kader di DPP mampu mengambil keputusan tepat atas polemik yang menimpa Golkar saat ini.
Lebih lanjut, Ginandjar tidak memungkiri elektabilitas Golkar menurun di tengah perkara yang menimpa Setnov. Meski enggan mengaitkan, Ginandjar meminta hal tersebut disikapi secara serius.
"Tentu semua merasa concern dan prihatin (elektabilitas) menjadi menurun seperti itu. Mungkin berbagai sebabnya. Pokoknya masalah ini bisa segera dilewati dengan baik," ujarnya.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua MPR ini mengaku prihatin dengan perkara yang menimpa Setnov. Ia berharap, Setnov patuh dengan prosedur hukum yang dijalankan KPK.
Akan tetapi, ia juga meminta, semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Setnov agar tidak ada yang dirugikan atas permasalahan tersebut.
"Masalah yang beliau hadapi kan masalah hukum, jadi diatasi dengan hukum saja. Jangan dicampuradukan dengan berbagai persoalan lainnya," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada periode 1999-2004 tersebut. (kid)
“DPP Golkar harus segera mengambil langkah strategis. Simpan seluruh agenda jangka pendek untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (17/11).
 Dedi Mulyadi. (CNN Indonesia/Mundri Winanto) |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Purwakarta itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan para Ketua DPD Golkar se-Indonesia terutama di Pulau Jawa terkait hal ini. Komunikasi itu disebut akan berlanjut dengan agenda konsultasi dengan para sesepuh Partai Golkar.
Terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setnov, Dedi meyakini Ketum Golkar tersebut akan patuh terhadap proses hukum.
“Saya yakin seluruh kader termasuk Pak Ketua Umum juga begitu. Saya yakin Pak Setnov memberikan contoh bahwa warga Partai Golkar taat hukum,” ujarnya.
Pengurus DPD tingkat I Golkar menggelar pertemuan tertutup di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis (16/11) malam yang dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Pertemuan tersebut dihadiri 28 dari 34 total Ketua DPD. Hanya beberapa DPD, kata Idrus, yang ketuanya berhalangan hadir seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Idrus mengklaim, dalam pertemuan itu tidak membahas soal perkembangan kasus Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Menurut Idrus, pertemuan tingkat DPD membahas penataan internal partai. Namun, dia berdalih bahwa pembahasan itu lebih ke arah menyolidkan internal partai untuk kemenangan Golkar di ajang Pilkada 2018.
Senior Partai Angkat Suara
Di tempat terpisah, anggota Dewan Kehormatan Golkar, Ginandjar Kartasasmita meminta DPP Golkar mengikuti AD/ART dalam menentukan langkah menanggapi kasus yang membelit Setnov.
 Ginandjar Kartasasmita. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo) |
"Kalau pergantian, prosedur dan mekanisme harus benar dan baik. Jadi dapat ikannya, airnya juga tenang," ujar Ginandjar di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11).
Ginandjar mengaku dirinya percaya dengan para kader di DPP mampu mengambil keputusan tepat atas polemik yang menimpa Golkar saat ini.
Lebih lanjut, Ginandjar tidak memungkiri elektabilitas Golkar menurun di tengah perkara yang menimpa Setnov. Meski enggan mengaitkan, Ginandjar meminta hal tersebut disikapi secara serius.
"Tentu semua merasa concern dan prihatin (elektabilitas) menjadi menurun seperti itu. Mungkin berbagai sebabnya. Pokoknya masalah ini bisa segera dilewati dengan baik," ujarnya.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua MPR ini mengaku prihatin dengan perkara yang menimpa Setnov. Ia berharap, Setnov patuh dengan prosedur hukum yang dijalankan KPK.
Akan tetapi, ia juga meminta, semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Setnov agar tidak ada yang dirugikan atas permasalahan tersebut.
"Masalah yang beliau hadapi kan masalah hukum, jadi diatasi dengan hukum saja. Jangan dicampuradukan dengan berbagai persoalan lainnya," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada periode 1999-2004 tersebut. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK