Puan Minta Negara Antisipasi Konflik karena Urbanisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah terkait dengan proses urbanisasi.

Demikian disampaikan Puan saat membuka '14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017' di Hotel Hyatt Yogyakarta.

Dia mengatakan urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan dan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Saat ini, jelasnya, diperkirakan sekitar 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan.

“Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Diungkapkannya, di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjutnya, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.

Lihat juga: Puan Canangkan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman

Oleh karena itu, dalam merencanakan Pembangunan Nasional, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan, perlu menjadi perhatian. Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan.

"Kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” kata dia.  “Melalui International inter-ministerial conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula ...  yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” katanya.

Sebagai informasi, tema '14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017' adalah Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration – A South-South Perspective and Intervention needs”. Tema tersebut diambil sesuai dengan tema Sidang Komisi PBB Kependudukan dan Pembangunan ke-51 yang akan diadakan pada 2018.

Selain Menko PMK yang menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Liu Yandong juga memberikan pidatonya serta Chair of PPD RRT, Li Bin. Turut hadir pula, Pimpinan dan Anggota Komisi Eksekutif PPD, Direktur Eksekutif UNFPA, Dr. Natalia Kanem serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono . (asa)