'Shelter' Rp21 M Demi Hunian Manusiawi Korban Gusuran DKI
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Jumat, 01 Des 2017 14:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana sebanyak Rp21 Miliar untuk pembangunan shelter atau rumah perlindungan di Kampung Akuarium, Kampung Kunir, dan Bukit Duri, Jakarta.
Dana ini masuk dalam pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta di APBD DKI Jakarta 2018.
Rinciannya, anggaran pembangunan shelter di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir naik dari Rp10 miliar menjadi Rp15 miliar. Sementara, anggaran pembangunan shelter di Bukit Duri dianggarkan sebesar Rp6 miliar.
Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan mengatakan, penganggaran dana di APBD sejumlah itu untuk membangun shelter ditujukan untuk memberi hunian yang lebih layak bagi warga yang bertahan di lokasi tersebut.
"Supaya manusiawi, di atas bedeng itu ada shelter," kata dia, di Jakarta, Kamis (30/11).
Shelter tersebut, lanjutnya, berbahan dinding beton tipis. Sifat bangunannya adalah hunian sementara. Secara keseluruhan, itu lebih baik ketimbang bedeng warga yang saat ini digunakan sebagai tempat tinggal. "Unitnya sama, tapi menaikkan kualitasnya aja. Itu sebenarnya bisa jadi rumah beneran," lanjutnya.
Namun demikian, pihaknya masih memiliki masalah dalam hal ketersediaan lahan kosong untuk pembangunan shelter di kawasan Bukti Duri.
“Saya tinjau lapangan enggak ada tempatnya, kecuali ada tanah kosong yang mau dijual. Kalau kita beli tanah, apa benar harus beli tanah? Saya enggak ngertilah, gimana nanti,” keluh Agustino.
Ia mengaku sudah meninjau Bukit Duri bersama aktivis Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi untuk mencari lahan. Sayangnya, hingga kini pihaknya belum juga menemukan lokasi untuk membangun shelter.
“Saya cari sama komunitas Romo Sandi, keliling saya pagi sampai siang, nyari lokasi lahan enggak ada,” imbuh dia.
Diketahui, anggaran shelter ini tadinya tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Adapun, Kampung Akuarium, Kampung Kunir, dan Bukit Duri adalah kawasan bekas gusuran karena bangunan ilegal yang berdiri di atas lahannya.
Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pembangunan shelter bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup warga yang masih bertahan di kawasan gusuran.
Usai penggusuran yang dilakukan 16 April 2016 di Kampung Akuarium, warga hanya tinggal di rumah-rumah bedeng di atas puing-puing bangunan sisa penggusuran.
(arh/djm)
Dana ini masuk dalam pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta di APBD DKI Jakarta 2018.
Rinciannya, anggaran pembangunan shelter di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir naik dari Rp10 miliar menjadi Rp15 miliar. Sementara, anggaran pembangunan shelter di Bukit Duri dianggarkan sebesar Rp6 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya manusiawi, di atas bedeng itu ada shelter," kata dia, di Jakarta, Kamis (30/11).
Namun demikian, pihaknya masih memiliki masalah dalam hal ketersediaan lahan kosong untuk pembangunan shelter di kawasan Bukti Duri.
“Saya tinjau lapangan enggak ada tempatnya, kecuali ada tanah kosong yang mau dijual. Kalau kita beli tanah, apa benar harus beli tanah? Saya enggak ngertilah, gimana nanti,” keluh Agustino.
“Saya cari sama komunitas Romo Sandi, keliling saya pagi sampai siang, nyari lokasi lahan enggak ada,” imbuh dia.
Diketahui, anggaran shelter ini tadinya tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Adapun, Kampung Akuarium, Kampung Kunir, dan Bukit Duri adalah kawasan bekas gusuran karena bangunan ilegal yang berdiri di atas lahannya.
Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pembangunan shelter bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup warga yang masih bertahan di kawasan gusuran.
Usai penggusuran yang dilakukan 16 April 2016 di Kampung Akuarium, warga hanya tinggal di rumah-rumah bedeng di atas puing-puing bangunan sisa penggusuran.