Komisi I DPR Respons Usulan Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Senin, 04 Des 2017 12:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menyebut Presiden Joko Widodo telah menaati undang-undang dengan mengusulkan satu nama calon Panglima TNI ke DPR.
Hasanuddin tak setuju dengan istilah 'calon tunggal' panglima TNI. Menurutnya, seorang presiden memang hanya boleh memajukan satu nama sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memang disebutkan bahwa Presiden mencalonkan satu nama saja untuk dijadikan calon Panglima TNI.
Hal itu tertuang dalam Pasal 13 ayat (5) yang berbunyi, 'Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.'
Hasanuddin menambahkan, apabila calon yang diajukan tidak disetujui DPR, maka Jokowi baru bisa mengajukan calon yang berbeda.
"Presiden hanya mengajukan satu untuk mendapatkan persetujuan. Kalau tidak disetujui, presiden mengajukan lagi satu," kata Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12).
Hal itu merujuk Pasal 13 ayat (7) berbunyi, 'Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.'
Anggota Komisi I fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut presiden lazimnya memang hanya mengajukan satu nama saja untuk dijadikan calon Panglima TNI sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004.
"Soalnya, sesuai undang-undang tersebut juga, DPR bersifat memberi persetujuan, bukan memilih," kata Roy.
Apabila dalam undang-undang disebutkan bahwa DPR memilih calon yang diajukan, maka presiden baru bisa mengajukan nama lebih dari satu untuk dijadikan calon Panglima TNI yang baru.
Menteri Sekretariat Negara Pratikno telah menyodorkan surat berisi pengusulan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Surat tersebut diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin pagi (4/12).
(gil)
Hasanuddin tak setuju dengan istilah 'calon tunggal' panglima TNI. Menurutnya, seorang presiden memang hanya boleh memajukan satu nama sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memang disebutkan bahwa Presiden mencalonkan satu nama saja untuk dijadikan calon Panglima TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasanuddin menambahkan, apabila calon yang diajukan tidak disetujui DPR, maka Jokowi baru bisa mengajukan calon yang berbeda.
Hal itu merujuk Pasal 13 ayat (7) berbunyi, 'Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.'
Anggota Komisi I fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut presiden lazimnya memang hanya mengajukan satu nama saja untuk dijadikan calon Panglima TNI sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004.
"Soalnya, sesuai undang-undang tersebut juga, DPR bersifat memberi persetujuan, bukan memilih," kata Roy.
Apabila dalam undang-undang disebutkan bahwa DPR memilih calon yang diajukan, maka presiden baru bisa mengajukan nama lebih dari satu untuk dijadikan calon Panglima TNI yang baru.
Menteri Sekretariat Negara Pratikno telah menyodorkan surat berisi pengusulan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Surat tersebut diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin pagi (4/12).
(gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK